Wakil Wali Kota Padang Studi Tiru Regulasi Adat ke Bali

Wakil Wali Kota Padang Studi Tiru Regulasi Adat ke Bali

Oleh Deddi Ajir

Pemerintah Kota Padang terus mematangkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Adat Nagari sebagai bagian dari penguatan identitas budaya Minangkabau dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk mempelajari pengelolaan regulasi adat yang telah diterapkan secara luas di provinsi tersebut.

Maigus tiba di Bali pada Minggu malam, 29 September 2025, dan keesokan harinya langsung mengadakan pertemuan dengan Dinas Kebudayaan dan Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali di Renon, Denpasar. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan pentingnya menjadikan Bali sebagai rujukan karena provinsi itu dinilai berhasil mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan publik.

“Kami ingin memastikan Perda Adat Nagari yang sedang dirancang benar-benar sesuai dengan filosofi masyarakat Minangkabau, yakni adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Karena itu, belajar dari Bali yang telah mempraktikkan pengelolaan adat secara matang menjadi sangat berharga,” ujar Maigus.

Belajar dari Tata Kelola Budaya Bali

Bali dinilai berhasil menerapkan berbagai regulasi yang memadukan nilai adat, pelestarian lingkungan, serta tata kelola pariwisata. Sejumlah kebijakan di provinsi tersebut menjadi rujukan dalam studi tiru Pemerintah Kota Padang, di antaranya:

• Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, yang mengedepankan filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai Sad Kerthi sebagai fondasi utama.
• Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
• Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, yang mewajibkan seluruh instansi dan pelaku usaha menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber.
• Konsep integratif antara budaya dan lingkungan, seperti Atma Kerthi, Wana Kerthi, hingga Segara Kerthi, yang mencerminkan keharmonisan manusia dengan alam, sesama, dan Tuhan.

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, Bali mampu menunjukkan bahwa regulasi daerah dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjawab tantangan modernisasi secara berkelanjutan.

ABS-SBK sebagai Fondasi Perda Adat Nagari

Pemerintah Kota Padang berkomitmen agar filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi dasar utama dalam penyusunan Perda Adat Nagari. Nilai ini diyakini mampu memberikan arah bagi penguatan masyarakat adat sekaligus mendukung pengembangan pariwisata budaya yang otentik.

“ABS-SBK bukan sekadar slogan. Ini adalah nilai hidup yang menyatu dalam perilaku masyarakat. Jika dirumuskan secara tepat dalam regulasi, filosofi ini akan menjadi aset besar bagi pembangunan budaya dan sosial,” ujar Maigus.

Menurutnya, keunikan filosofi ABS-SBK dapat menciptakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Budaya Minangkabau yang sarat nilai, jika dikemas dengan baik, bisa menjadi kekuatan dalam membangun pariwisata yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang

Penyusunan Perda Adat Nagari bukan tanpa tantangan. Sejumlah hal perlu menjadi perhatian, seperti:

• Kesesuaian filosofis, agar regulasi tidak kaku dan tetap merefleksikan nilai lokal.
• Sinergi multipihak, dengan melibatkan unsur ninik mamak, alim ulama, akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, serta masyarakat luas.
• Harmonisasi regulasi, agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
• Aspek keberlanjutan, dengan memasukkan isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan pelestarian ruang hidup adat.
• Sanksi dan pengawasan, agar implementasi Perda dapat dijalankan secara efektif.
• Transisi dan edukasi publik, guna membangun pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap regulasi baru.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, Perda Adat Nagari diharapkan tidak hanya menjadi perangkat hukum formal, melainkan juga instrumen budaya yang hidup dan berkembang bersama masyarakat.

Arah ke Depan

Langkah Wakil Wali Kota Padang melakukan studi tiru ke Bali mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun regulasi adat yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berakar pada nilai dan praktik sosial yang kuat.

Jika dirancang dengan inklusif dan implementatif, Perda Adat Nagari akan memperkuat jati diri budaya Minangkabau, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata budaya berbasis kearifan lokal.

Dengan merujuk pada praktik baik dari Bali, Kota Padang memiliki peluang besar untuk menjadi model kota yang berhasil mengintegrasikan nilai adat dan agama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadaban.