Bantuan PKH, yang menjangkau penduduk paling miskin dan berpenghasilan paling rendah atau tidak berpenghasilan, merupakan upaya mengangkat ekonomi masyarakat miskin. Bahkan memperkuat kemandirian mereka sehingga penghasilan penduduk lebih merata.
Sembako Keempat, PKH sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan.
Lebih dari separuh perputaran uang di Indonesia mengalir di Jawa, khususnya di Jakarta. Sementara kelangkaan uang di daerah menghambat aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah desa. Pemberian bantuan PKH yang menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia, diharapkan dapat mengalirkan jumlah uang yang beredar ke daerah. Sehingga pada gilirannya akan merangsang bergeraknya roda ekonomi di pedesaan.
Sembako Kelima, PKH sebagai sarana mengurangi penyelewengan bantuan.
Penyelewengan dana bantuan kerap terjadi di berbagai lini. Dari kasus yang terjadi pada program BLT, modus yang paling sering terjadi adalah manipulasi data penerima bantuan. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin kadangkala diterima kerabat dari pejabat desa. Penyaluran dana PKH yang spesifik membutuhkan kelengkapan data anggota keluarga, usia, cacat fisik, dan sebagainya, dapat mengurangi pemberian dana yang salah sasaran. Terlebih data-data tersebut kemudian dicocokan dengan pelaksanaan bantuan komponen dan kewajiban KPM. Sehingga terjadi cek dan ricek serta pembaruan data setiap waktu.
Sembako Keenam, PKH sebagai upaya edukasi masyarakat masyarakat.
Kesadaran masyarakat miskin terhadap kesehatan, pendidikan dan lingkungannya rendah. Program-program PKH yang terintegrasi dengan bantuan kesehatan, pendidikan dan aktivitas sosial, menjadi upaya edukasi berkelanjutan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga mereka lebih peduli pada kesehatan, pendidikan anak-anaknya dan kebersihan lingkungan.
Sembako Ketujuh, PKH sebagai upaya menjalankan amanah konstitusi negara.
Pasal 34 UUD menyatakan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selain bantuan keuangan, pemeliharaan negara terhadap kaum miskin diwujudkan PKH dalam bentuk pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi, dan pendidikan.
Sembako Kedelapan, PKH sebagai akses pemenuhan gizi masyarakat.
Persoalan gizi buruk masih saja terjadi di Indonesia. Masalah yang timbul dari gizi buruk tersebut tidak hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang gizi buruk menyebabkan terjadinya "lost generation", yaitu generasi yang kehilangan produktivitas dan potensi terbaiknya karena tumbuh tanpa mendapatkan asupan gizi minimal yang dibutuhkannya. Bantuan PKH terhadap ibu hamil dan anak diharapkan dapat membantu perbaikan gizi, sehingga dapat menghasilkan generasi yang cerdas, sehat dan produktif sehingga memupus potensi generasi penerus yang miskin dan memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan.
