Mohon tunggu...
David F Silalahi
David F Silalahi Mohon Tunggu... Ilmuwan - ..seorang pembelajar yang haus ilmu..

..berbagi ide dan gagasan melalui tulisan... yuk nulis yuk.. ..yakinlah minimal ada satu orang yang mendapat manfaat dengan membaca tulisan kita..

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Ragam Tantangan Prioritas Vaksinasi Covid-19

22 Desember 2020   11:22 Diperbarui: 23 Desember 2020   08:50 472
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sukarelawan di Kota Xuzhou, China disuntik vaksin Sinovac (www.abc.net.au)

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya isu penerimaan vaksin oleh masyarakat. Dilansir oleh Tribunnews, hasil survei Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization dengan dukungan UNICEF dan WHO, menyatakan bahwa memang mayoritas masyarakat bersedia menerima vaksin Covid-19. Namun, dari hasil survei pendapat pada 115.000 orang, terdapat 7% yang menolak. Ragam alasan masyarakat yang menolak vaksin COVID-19 yang paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin (30%), keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%), ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%), kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri (12%) dan alasan keagamaan (isu kehalalan) (8%). Masalah penerimaan vaksin yang tidak 100% ini tidak hanya terjadi di Indonesia,  the British Medical Journal merilis hasil studinya bahwa secara rata-rata ada 68.4% (rentang kepercayaan 64.2% - 72.6%) dari total populasi dunia mau menerima vaksin Covid-19. Angka ini setara dengna sekitar 3,7 miliar penduduk dunia. 

Perlu strategi komunikasi vaksinasi Covid-19

Nampaknya perlu ada strategi komunikasi mengenai program vaksinasi yang lebih efektif. Misalnya melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, agar masyarakat lebih menerima. Ini penting, karena faktanya pandemi Covid-19 ini telah menginfeksi 670 ribu penduduk Indonesia, dan menelan 20 ribu jiwa meninggal di Indonesia. Keuangan negara terbebani dengan biaya perawatan yang tidak sedikit jumlahnya. Bayangkan bahwa biaya rumah sakit untuk pasien yang menggunakan fasilitas ventilator bisa mencapai Rp. 15 juta per hari. Jika harus dirawat lebih dari 10 hari? Iya kalau sembuh. 

Ini darimana uangnya? Ya negara yang harus membayarkan. Bayangkan, saat vaksin sudah tersedia. Lalu ada seseorang dengan ragam alasan tadi, menolak di-vaksin, lalu kemudian sialnya dia terinfeksi Covid-19. Kemudian negara harus menanggung biaya pengobatannya? Apakah ini adil bagi masyarakat yang secara sadar mau untuk divaksin? Apakah dia rela uang APBN (uang rakyat) mesti menanggung ketidakmauan vaksin oleh seseorang? Apakah misalnya bagi yang menolak divaksin, diterapkan saja pengobatan berbiaya mandiri jika seandainya dia terkena Covid-19 dan mesti dirawat? 

Referensi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun