Hal ini membuat sangat penting bagi Indonesia, untuk mempunyai kemampuan produksi dalam negeri memproduksi vaksin ini?
Pada Agustus 2020 lalu, Kementerian Riset dan Teknologi menyatakan telah menggandeng tiga perusahaan swasta yang siap berinvestasi dengan kombinasi kapasitas produksi dosis vaksin Covid-19 mencapai 1 miliar per tahun.
Jika kebutuhan hanya 380 juta dosis, mestinya kemampuan produksi ini benar terealisasi, maka akan ada kelebihan yang bisa diekspor bagi negara lain. Indonesia berpeluang menjadi salah satu produsen vaksin utama di dunia.
Faktanya Indonesia baru saja mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari China. Dilanjutkan rencana pada awal 2021, sebanyak 1,8 juta vaksin siap pakai buatan Sinovac akan kembali didatangkan. Nampaknya ini bagian dari program akselerasi vaksinasi, mengingat tidak mungkin menunggu produksi dalam negeri selesai, padahal dampak pandemi terus memperburuk situasi dalam negeri.
Mesti diakui bahwa jumlah vaksin ini tidak akan mencukupi untuk mengimunisasi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itulah pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap.
Misalnya sudah tersedia, tantangan berikutnya adalah siapa yang jadi prioritas diberikan vaksin 1,2 juta tersebut? Sebagaimana diberitakan Kompas.com, 7 Desember 2020, Kementerian Kesehatan telah merilis ada enam kelompok sasaran prioritas vaksinasi Covid-19. Kelompok prioritas ini yaitu:
- Tenaga medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum sebanyak 3,5 juta orang
- Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa,RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5,6 juta orang
- Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sebanyak 4,4 juta orang.
- Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sebanyak 2,3 juta orang.
- Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86,6 jutaorang.
- Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sebanyak 57,5 juta orang.
Jika dibandingkan dengan pola prioritas di negara lain, nampaknya Indonesia tidak secara tegas memberikan prioritas bagi masyarakat manula. Melainkan lebih berdasarkan pada profesi pekerjaan. Jika tenaga medis, TNI/Polri, aparat hukum, guru, aparatur tentu terlihat jelas dari identitasnya keprofesiannya.Â
Yang agak ambigu adalah defenisi pelaku ekonomi, bagaimana seseorang bisa dikategorikan menjadi penggerak ekonomi. Bagaimana dengan masyarakat penggerak ekonomi yang sifatnya informal? Misalnya pedagang pasar. Atau tukang bakso keliling dan lainnya. Ini berpotensi menjadi masalah tersendiri. Ini perlu dibedah lagi bagaimana pelaksanaannya.
Hal lain yang sempat menjadi perdebatan adalah apakah vaksin ini gratis? Ini tidak lagi menjadi tantangan, karena sudah dijawab langsung oleh Presiden Jokowi bahwa masyarakat tidak perlu membayar.Â
"Setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan yang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ucap Jokowi.Â
