3.Memperkuat kesenjangan sosial: Money politik cenderung memberikan keuntungan kepada mereka yang memiliki sumber daya finansial yang kuat, sehingga memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini mengancam prinsip inklusivitas dan kesempatan yang adil dalam politik.
Untuk melawan politik uang, penting untuk memiliki aturan dan regulasi yang ketat tentang pendanaan politik. Transparansi dan keterbukaan dalam sumber dan penggunaan dana kampanye harus ditegakkan. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran politik uang juga perlu diberlakukan untuk mencegah penyebaran praktik ini. Pendidikan politik yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan partisipasi yang bebas dari pengaruh finansial juga merupakan langkah penting untuk mengatasi politik uang.
Beberapa kasus money politik yang terkenal di Indonesia antara lain:
1.Pemilihan Umum Presiden 2014: Pada pemilihan presiden ini, terjadi banyak laporan tentang praktik money politik yang dilakukan oleh kedua kubu, yaitu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Praktik-praktik tersebut termasuk pembagian uang, sembako, dan bantuan lainnya kepada pemilih.
2 Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017: Pada pemilihan ini, terjadi kasus yang dikenal dengan sebutan "Kasus Suap e-KTP". Salah satu calon gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diduga menerima suap dari sejumlah pihak untuk memenangkan pemilihan. Kasus ini melibatkan perusahaan swasta yang berupaya mendapatkan kontrak proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
3.Pemilihan Umum Legislatif 2019: Pada pemilihan ini, banyak laporan tentang praktik money politik yang melibatkan calon anggota legislatif dari berbagai partai politik. Praktik-praktik tersebut termasuk pembagian uang, sembako, atau janji-janji lainnya kepada pemilih dalam upaya memenangkan suara.
4.Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020: Pada pemilihan ini, terdapat beberapa kasus dugaan money politik yang dilaporkan. Beberapa calon kepala daerah diduga melakukan pembagian uang atau barang kepada pemilih dalam upaya memenangkan pemilihan.
Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berupaya untuk mengatasi dan menindak kasus-kasus money politik ini. Namun, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat masih diperlukan untuk meminimalisir praktik-praktik money politik di Indonesia.
