Untuk dapat mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka dapat dilakukan berbagai upaya, antara lain:Â
Pertama, memberikan kepercayaan dan investasi bagi masyarakat lokal dengan memperkuat institusi lokal, membangun di atas fundasi lokal, dan sharing informasi.Â
Kedua, melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijaksanaan yang dilaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.Â
Ketiga, menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan, agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplementasikan. Keempat, mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka.
Otonomi pendidikan secara sadar atau tidak mendorong semua pihak di daerah untuk lebih menunjukkan keterlibatannya dalam membangun pendidikan di daerahnya agar dapat mengantarkan anak bangsa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya mampu mengangkat derajatnya sendiri, melainkan juga mampu bersaing melalui kinerjanya sehingga dapat menghadapi tantangan global.
Selama ini sebagian kewenangan manajemen pendidikan nasional, terutama dalam pembuatan keputusan dipegang oleh birokrasi pusat, sehingga birokrasi daerah lebih banyak bersifat reaktif, pasif, kurang inisiatif, dan tidak berdaya.Â
Hendaknya partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan menduduki posisi yang strategis, karena masyarakat pada dasarnya merupakan stakeholders pendidikan yang paling utama.
