Kasus kematian Brigadir Joshua yang terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 kini mulai terkuak. Pada awalnya pihak keluarga Brigadir J melaporkan ke Bareskrim Polri, bahwa ada dugaan pembunuhan berencana.
Hal ini dilakukan oleh pihak keluarga karena melihat kejanggalan yang ditemukan di tubuh mayat korban. Selain itu ada juga larangan untuk membuka peti mayat, serta ritual adat, serta tidak adalanya upacara kedinasan.
Laporan pihak keluarga, desakan publik dan perintah langsung dari presiden, membuat Polri bekerja maraton untuk menangani kasus ini. Satu per satu para tersangka akhirnya diumumkan. Perkembangan terakhir, Irjen Pol Ferdy Sambo dinyatakan sebagai dalang dalam sandiwara yang merenggut nyawa Brigadir J.
Dengan diumumkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka, kasus ini semakin terkuak kebenaran di balik sandiriwara yang melibatkan aktor-aktor intern polri.
Awalnya Brigadir J dilaporkan meninggal akibat baku tembak antara anggota yang melibatkan Bharada E. Namun dalam menyelidikan selanjutnya, timsus menemukan bahwa tidak ada peristiwa tembak menembak dalam kejadian tersebut.
Tetapi yang sebenarnya adalah Brigadir J ditembak oleh Bharada E, atas perintah Ferdy Sambo. Skenario untuk mengelabui hal itu, Ferdy Sambo mengambil senjata Brigadir J dan berkali-kali menembak dinding rumah TKP.
Reformasi Polri
Polri akhirnya bisa memberikan progres yang berarti dalam pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua. Tentunya kita perlu memberikan apresiasi kepada kapolri yang telah memberikan keadilan dan transparansi dalam penangan kasus ini.
Namun, di lain pihak kita perlu memberikan harapan pada polri. Sebagaimana ditegaskan oleh presiden Joko Widodo, kasus ini merupakan pertaruhan besar bagi polri untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Karena itu diharapkan agar polri bisa secara transparan dan jujur mengusut tuntas kasus ini.
Pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada pelanggaran kode etik tapi kemungkinan tindak kriminal. Jika terbukti adanya pelanggaran maka harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku.
Kasus ini harus menjadi momentum untuk mengakhiri budaya backing kotor di tubuh polri. Tindakan tegas perlu diberikan kepada anggota yang mencederai Pedoman Hidup Rastra Sewakottama. Reformasi polri perlu terus menerus dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap polri.
Sikap positif dari pihak keluarga korban
Salah satu hal yang menjadi sorotan penulis ketika membaca dan menyaksikan beberapa liputan media yang memuat berita tentang kasus kematian Brigadir J, adalah tanggapan dan harapan orangtua atau keluarga korban.
Pihak keluarga tentu merasa terpukul atas kehilangan salah satu putra terbaik mereka. Keluarga yang melapor kasus ini ke Baraskrim Polri, namun mereka tetap menyerahkan kasus ini diusut tuntas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Beberapa kali ditemua awak media, bapak Samuel Hutabarat selalu dengan tenang mengatakan bahwa semuanya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dalam setiap kali wawancara, bapak Samuel selalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada presiden dan polri yang secara positif telah menanggapi permintaan pihak keluarga untuk mengusut tuntas kasus ini.
Tidak pernah ada satu kata kutukan pun yang keluar dari pernyataan bapak Samuel terhadap para pelaku yang membunuh anak kandungnya. Yang ada hanyalah tuntutan keadilan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk  menangani kasus ini secara jujur dan transparan.
Harapan bagi Publik dan Para Penegak HukumÂ
Antusiasme masyarakat untuk mengikuti perkembangan berita tentang kasus Brigadir J, perlu diapresiasi. Sebagai warga negara yang mengharapkan adanya penegakan hukum yang adil, masyarakat perlu mengawal kasus ini hingga selesai.
Satu lagi hal yang kini tentunya dinanti-nantikan publik adalah apa motif pembunuhan Brigadir J. Dalam proses pengusutan kasus ini, masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan juga bijak dalam memilah-milah berita dari berbagai media.
Di lain pihak, para penegak hukum tetap diberikan titipan pesan, supaya menuntaskan kasus ini dengan tetap mengabdi pada kebenaran. Mengabdi pada kebenaran berarti melakukan sesuatu dengan jujur tanpa iming-iming kepentingan. Hindari sikap kompromi terhadap kesalahan, karena sikap kompromi akan menelurkan ketidakjujuran, malapetaka dan ketidakmampuan individu untuk mengabdikan diri pada kebenaran. Keadilan, kejujuran mesti ditegakan sehingga tidak mendegradasi kualitas hukum di negara kita.
Proses hukum ini masih tetap berlanjut untuk mengetahui apa motif terjadinya pembunuhan ini. Kita pun belum tahu pasti siapa yang benar dan salah di hadapan hukum. Namun dari kasus ini, satu hal utama yang menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa kebenaran tidak akan pernah mati (Veritas Numquam Perit).
