Mohon tunggu...
Dasman Djamaluddin
Dasman Djamaluddin Mohon Tunggu... Saya Penulis Biografi, Sejarawan dan Wartawan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

I was born in Jambi (Sumatera Island) on September, 22, 1955. I am Biographer, Journalist and Historian. Now, I am is Executive Director of Research 11 March Order (Supersemar) History and Executive Director of Election Research in Indonesia. I had my early education in my home town. Graduated from elementary school (SD 9/IV), in Jambi, 1968. Graduated from Junior High School (SMP I), 1971, in Jambi. After that I continoud my Senior High School in Blora (the middle Java), graduated (SMA Negeri), 1974. In March 30, 1979, graduated from Cenderawasih University (Bachelor degree in law studies) in Papua (the east Indonesia). I then moved to the Andalas University (International Law Studies) but not finished (1980-1983). I then went to Jakarta to become a journalist. Besides that, I continoud my study at Indonesia University (1986-1987/Philosopy studies) in Jakarta, but only for one years, not finished. In August, 22, 2003, graduated from Indonesia University (Faculty of Law) and then master degree of History, January, 16, 2007 in University of Indonesia, Jakarta. As a journalist, in December 1992, I went to Rusia, Jordania and Iraq. I has been known as a biographer. My early as biographer, published in 1992, title "70 Tahun Achmad Tirtosudiro" (Jakarta: Intermasa, 1992) and "Grain of Rice B.M.Diah" (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1992). B.M.Diah or Burhanuddin Mohammad Diah is a national figure and witness of history. B.M.Diah is well known and respectable person of public life of the Republic of Indonesia. B.M.Diah is a father figure of the Indonesia Press and Media, a diplomat and ambassador. He established the nationally famous news group "Merdeka" (I Oktober 1945), a man who spent part of his life in news paper. I also wrote the biography, titled:"Gunawan Satari, Fighter, Educate and Scientist" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). Gunawan Satari is well known a professor and secretary of research minister of BJ.Habibie. And then "The Late General Basoeki Rachmat and 11 March Order (Supersemar)" (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia /Grasindo). First publish in August, 1998. Reprinted, in June, 2008.The late General Basoeki Rachmat is well known a witness of 11 March Order History. Together with M.Jusuf and Amirmachmud, he is as witness President of Republic of Indonesia Soekarno signed the document known 11 March Order (Supersemar) in Bogor Palace. After this letter and then Soeharto become the new president of Republic of Indonesia. In 1998, My book: "Saddam Hussein, Overcoming Chalenge "(Jakarta: PT.Penebar Swadaya, 1998) to get appreciation of the office of the President's Press Secretary of Iraq Republic. And then "Golkar, as Altenative Party" (Jakarta:Centre of Law Study of Indonesia University, 2003). Preface of Dean Faculty of Law Indonesia University: Prof.Abdul Bari Azed, SH. Sekber Golkar (known as Golkar) had been represented in Soekarno"s National Front. In 2012, I also wrote biography, titled: “Gen.Rais Abin, (December 1976 - September 1979) as Force Commander UNEF. “ or “Rais Abin, Panglima Pasukan Perdamaian PBB, 1976-1979 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012). Kurt Waldheim, Secretary-General said to Rais Abin: “During this period UNEF, under your leadership, has discharged with remarkable success the complex responsibilities assigned to it by the Security Council. You have performed the tasks entrusted to you, often in difficult circumstances, with exemplary efficiency, resourcefulness and dedication.” http://dasmandj.blogspot.com (http://dasmandjamaluddinshmhum.blogspot.com)

Selanjutnya

Tutup

Keamanan Pilihan

Irak Kembali Mengalami Krisis Politik

22 Oktober 2019   10:17 Diperbarui: 22 Oktober 2019   15:54 0 1 1 Mohon Tunggu...

Pasukan Amerika Serikat (AS) yang berada di Suriah meski sebelumnya sudah menjadi keputusan Presiden AS Donald Trump untuk ditarik secara keseluruhan, bukan berarti pulang ke tanah airnya, AS, tetapi mereka langsung ditugaskan ke Irak. Berarti tidak ada jedah bagi pasukan AS tersebut. Hanya sekarang merubah lokasi penugasan dari Suriah ke Irak.

Menurut kantor berita "Sputnik," di Moskow, bahwa tidak seluruhnya pasukan AS ditarik, karena masih ada sekitar 200 tentara penembak jitu AS yang sengaja ditinggalkan di Suriah.

Pertanyaan untuk Irak, begitu gentingkah situasi di wilayah itu setelah pasukan AS dan sekutunya menghancurkan Irak, kemudian menggulingkan Presiden Irak yang sah, Saddam Hussein yang dieksekusi sejak 2003 ? Waktu itu jumlah pasukan AS di Irak mencapai sekitar 170.000 sebelum penarikan penuh selesai pada 2011.

Pasukan AS kembali ke Irak pada tahun 2014 sebagai bagian dari koalisi internasional yang dibentuk untuk memerangi IS yang melanda sebagian besar wilayah utara dan barat serta sejumlah negara.

Irak sekarang memang berada di dalam situasi sulit. Kehadiran pasukan AS di Irak memang perlu dikaji ulang. Sebelumnya AS lebih condong mendukung suku Kurdi Irak yang baru-baru ini mayoritas penduduknya ingin merdeka dari Irak. Tetapi dengan meninggalkan Suriah, pasukan AS seakan-akan membiarkan pasukan Kurdi diserang oleh pasukan Turki di perbatasan antara Suriah dan Turki.

Di sisi lain perlu juga diperhitungkan, karena kehadiran pasukan AS di Irak yang bertetangga dengan Iran, suatu kecemasan AS juga terhadap Iran. AS sejak awal memang ingin memantau Iran dengan kehadiran pasukannya di Irak.

Tetapi menjadi pertanyaan, apakah Irak mengizinkan pasukan AS kembali ke Irak. Untuk ini belum ada komentar resmi dari pemerintah Irak.

Perdana Menteri Irak sekarang adalah Adel Abdul Mahdi. Ia berasal dari Islam Syiah. Bersama Sayyid Muqtada al-Sadr, mereka menentang kehadiran pasukan AS di Irak. Hal ini wajar, karena sejak Saddam Hussein (Islam Sunni), mayoritas penduduk Irak beragama Islam Syiah ingin menunjukkan keberadaannya.

Pada tahun 2003, Saddam Hussein secara paksa diturunkan dari kekuasaan oleh AS, Inggris dan sekutunya selama Perang Irak. Kemudian pada hari Sabtu, 30 Desember 2016, menjelang pukul 6 pagi waktu Irak, Saddam Hussein menghembuskan nafas terakhir di tiang gantungan. 

Situasi benar-benar berubah di Irak setelah Saddam Hussein.  Pemerintahan tidak lagi di satu tangan. Presiden Irak setelah Saddam Husein, sekarang dipimpin dari suku Kurdi,  Ahmed Salih. Ia adalah Presiden Irak ke-10 yang saat ini menjabat sejak 2 Oktober 2018. Dia juga adalah mantan perdana menteri Pemerintah Regional Kurdistan di Kurdistan Irak dan mantan wakil perdana menteri pemerintah federal Irak.

Tiga kekuasaan yang dibentuk bulan Maret 2004 di Irak itu juga berpengaruh kepada sebuah dewan yang didirikan oleh Otoritas Sementara Koalisi yang menandatangani sebuah konstitusi sementara yang disebut untuk pemilihan transisi Nasional Majelis selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2005. Majelis ini akan menjadi  permanen konstitusi yang kemudian akan diserahkan untuk persetujuan oleh rakyat Irak dalam sebuah referendum. Di posisi inilah Islam Sunni yang di Irak minoritas memperoleh tempat. Sudah tentu berbeda ketika Presiden Irak Saddam Hussein (Islam Sunni) masih  berkuasa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2