Dasman Djamaluddin
Dasman Djamaluddin wiraswasta

I was born in Jambi (Sumatera Island) on September, 22, 1955. I am Biographer, Journalist and Historian. Now, I am is Executive Director of Research 11 March Order (Supersemar) History and Executive Director of Election Research in Indonesia. I had my early education in my home town. Graduated from elementary school (SD 9/IV), in Jambi, 1968. Graduated from Junior High School (SMP I), 1971, in Jambi. After that I continoud my Senior High School in Blora (the middle Java), graduated (SMA Negeri), 1974. In March 30, 1979, graduated from Cenderawasih University (Bachelor degree in law studies) in Papua (the east Indonesia). I then moved to the Andalas University (International Law Studies) but not finished (1980-1983). I then went to Jakarta to become a journalist. Besides that, I continoud my study at Indonesia University (1986-1987/Philosopy studies) in Jakarta, but only for one years, not finished. In August, 22, 2003, graduated from Indonesia University (Faculty of Law) and then master degree of History, January, 16, 2007 in University of Indonesia, Jakarta. As a journalist, in December 1992, I went to Rusia, Jordania and Iraq. I has been known as a biographer. My early as biographer, published in 1992, title "70 Tahun Achmad Tirtosudiro" (Jakarta: Intermasa, 1992) and "Grain of Rice B.M.Diah" (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1992). B.M.Diah or Burhanuddin Mohammad Diah is a national figure and witness of history. B.M.Diah is well known and respectable person of public life of the Republic of Indonesia. B.M.Diah is a father figure of the Indonesia Press and Media, a diplomat and ambassador. He established the nationally famous news group "Merdeka" (I Oktober 1945), a man who spent part of his life in news paper. I also wrote the biography, titled:"Gunawan Satari, Fighter, Educate and Scientist" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). Gunawan Satari is well known a professor and secretary of research minister of BJ.Habibie. And then "The Late General Basoeki Rachmat and 11 March Order (Supersemar)" (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia /Grasindo). First publish in August, 1998. Reprinted, in June, 2008.The late General Basoeki Rachmat is well known a witness of 11 March Order History. Together with M.Jusuf and Amirmachmud, he is as witness President of Republic of Indonesia Soekarno signed the document known 11 March Order (Supersemar) in Bogor Palace. After this letter and then Soeharto become the new president of Republic of Indonesia. In 1998, My book: "Saddam Hussein, Overcoming Chalenge "(Jakarta: PT.Penebar Swadaya, 1998) to get appreciation of the office of the President's Press Secretary of Iraq Republic. And then "Golkar, as Altenative Party" (Jakarta:Centre of Law Study of Indonesia University, 2003). Preface of Dean Faculty of Law Indonesia University: Prof.Abdul Bari Azed, SH. Sekber Golkar (known as Golkar) had been represented in Soekarno"s National Front. In 2012, I also wrote biography, titled: “Gen.Rais Abin, (December 1976 - September 1979) as Force Commander UNEF. “ or “Rais Abin, Panglima Pasukan Perdamaian PBB, 1976-1979 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012). Kurt Waldheim, Secretary-General said to Rais Abin: “During this period UNEF, under your leadership, has discharged with remarkable success the complex responsibilities assigned to it by the Security Council. You have performed the tasks entrusted to you, often in difficult circumstances, with exemplary efficiency, resourcefulness and dedication.” http://dasmandj.blogspot.com (http://dasmandjamaluddinshmhum.blogspot.com)

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Sulitnya Akses Menjangkau Muslim Uighur di RRC

22 Desember 2018   09:10 Diperbarui: 22 Desember 2018   20:26 1885 13 6

Muslim Uighur di Republik Rakyat China (RRC) terus menjadi perbincangan dan perdebatan di Indonesia. Kenapa tidak ? Bukankah sebagai sesama warga Muslim, kita sebagai ummat Islam ikut prihatin? Bukankah Islam mengajarkan, jika ummat Muslim tersakiti di suatu wilayah, maka kita pun ikut merasakannya.

Inilah rasa solidaritas kita di antara sesama ummat Muslim. Hari Jumat, 21 Desember 2018, sebagian ummat muslim dan ada di antaranya Muslim Uighur berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar RRC di Jakarta. Hal ini menunjukkan rasa solidaritas di antara sesama ummat muslim.

Masalah Muslim Uighur ini sedikit berbeda cara penanganannya, karena terjadi di negara komunis yang akses informasi dan akses seseorang, misalnya seorang jurnalis memberitakannya ke luar tidak sebegitu bebas seperti di negara bukan beraliran sosialis. "Tidak sebegitu bebas," berarti tidak juga bebas sebebas-bebasnya, karena di setiap negara memiliki intelijennya yang selalu menyaring informasi bila sudah menyangkut kepentingan negaranya. Termasuk di Indonesia.

Mungkin belum lupa dalam ingatan kita peristiwa tahun 1980-an, di mana Jenderal L.B Moerdani, pada waktu itu sebagai pimpinan Bakin menggagalkan kegiatan agen intelijen Rusia yang sedang beraksi di Indonesia. 

Begitu pula tentang Muslim Uighur, itu menyangkut permasalahan dalam negeri China yang sulit memberikan akses ke dunia luar, karena negara Sosialis.

Mau tidak mau, kita hanya berpegang kepada pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang mengatakan, bahwa kasus kekerasan Muslim Uighur harus dibedakan antara perlakuan diskriminatif dan kemungkinan adanya radikalisme di wilayah tersebut.

''Pemerintah tetap (mendukung) suatu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) kalau terjadi diskriminatif dalam agama, melanggar ketentuan atau kesepakatan kita terhadap HAM secara internasional yang harus juga ditaati oleh pihak Cina," kata Jusuf Kalla, di kantornya, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

Sisi lainnya terkait kemungkinan adanya radikalisme di wilayah tersebut. Jusuf Kalla menyebut radikalisme dari etnik Uighur telah masuk ke Indonesia melalui jaringan teroris Santoso di Poso. Mereka saat itu ikut perang dan membantu Santoso.

''Ada 12 orang yang ikut perang di Poso, itu orang Uighur, kita juga memahami, agar dibedakan apa yang terjadi, bisa juga radikalisme, malah radikalisme sampai ke Indonesia,'' ujarnya.

Kedatangan orang-orang Uighur di Poso diperkirakan lantaran adanya seruan atau imbauan Santoso di media sosial bahwa orang Asia yang ingin bergabung dengan ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah)  harus belajar dan latihan di Poso terlebih dahulu. Adapun, ISIS di Suriah, meminta kelompok MIT pimpinan Santoso untuk memberi pelatihan tempur kepada orang-orang etnik Uighur.

''Ada 6 yang ikut dari Uighur itu meninggal, empat ditahan,'' kata JK. ''Jadi, juga agar dipahami bahwa bisa juga terjadi adanya radikalisme.''

Sebelumnya Konsul Jenderal Cina di Surabaya, Gu Jingqi mengatakan, persoalan yang dialami suku Uighur merupakan masalah separatis yang muncul dari sebagian kecil warga setempat. "Warga muslim Uighur di Xinjiang sekitar 10 juta jiwa, sebagian kecil berpaham radikal ingin merdeka, pisah dari RRT. Itu yang kami, Pemerintah Cina, atasi," kata Jingqi kepada Antara di Surabaya, Jumat, 13 Desember 2018.

Menurut saya, data ini boleh saja dipegang karena datangnya dari Wakil Presiden RI  dan infornasi dari perwakilan China di Indonesia.

Bahkan informasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menduga Agen Intelijen Amerika (CIA) ada di belakang informasi itu, karena memang untuk mengucilkan RRC. Bukankah kedua negara ini sedang terlibat persaingan dagang? Memang semuanya berdalih dengan argumen masing-masing. 

Menurut saya, yang jelas, rakyat Uighur perlu dibantu secara kemanusiaan. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah jika bantuan itu berupa barang-barang, akan sampai ke alamat. Di negara komunis, seleksi sangat ketat dari bantuan dari luar,  sudah pasti akan diseleksi. Memberi bantuan internasional, belum tentu tidak terjadi penyelundupan agen rahasia. 

Apakah dengan mengadu dan memberikan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB ? Pun tidak mungkin, karena RRC memiliki hak veto untuk mementahkan sebuah resolusi. Bagaimana pun sebagai umat Islam Indonesia, kita hanya bisa berdoa dan memprotes.