JAKARTA, RABU (11/07/2018) - Kementerian Sosial secara konsisten terus mendorong berbagai upaya untuk mengikis angka kemiskinan.
Salah satunya dengan menyiapkan tenaga pendamping untuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Yakni program Kementerian Sosial yang kosern dengan pemberian bantuan bagi sekelompok orang yang mengelola usaha ekonomi.
"Tugas pendamping adalah memastikan bantuan pemerintah untuk keluarga miskin dikelola dengan dengan baik dan membawa kemandirian ekonomi," kata Menteri Sosial Idrus Marham, di sela-sela acara Bimbingan dan Pemantapan (Bimtap) Pendamping KUBE (Reguler, Kabuter, Dekonsentrasi) Tahun 2018, di Jakarta, Selasa malam (10/07/2018).
Mensos menegaskan, filosofi bantuan sosial sebenarnya adalah sebagai instrumen perangsang atau stimulans bagi penerima bantuan.
"Bantuan bantuan yang kita berikan kepada masyarakat itu sebagai suatu stimulasi kepada mereka dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian ekonomi," kata Mensos.
Yang tidak kalah penting adalah harus ada perubahan sikap, mental, dan cara berpikir masyarakat terutama para penerima bantuan.
"Yakni bagaimana mereka memiliki mental-mental kaya, kemauan keras dan motivasi kuat untuk mandiri," kata Mensos. Soal pentingnya kemandirian masyarakat ini, Mensos sudah menyinggungnya dalam beberapa kesempatan.
"Seberapapun besar bantuan diberikan kepada mereka, tidak ada gunanya kalau mereka tidak memiliki mental kaya, kemauan keras dan motivasi kuat untuk mandiri," kata Mensos dalam kesempatan sebelumnya.
Di sinilah pentingnya peran pendamping. Dalam kegiatan ini, pendamping diberikan motivasi supaya dalam mendampingi masyarakat dapat memastikan mereka bisa mandiri dan bekerja produktif.
"Kalau mereka sanggup mandiri, tentu dapat meningkatkan status sosialnya yang tadinya tidak mampu atau miskin menjadi tidak miskin lagi. Ini saya kira tujuan utamanya kegiatan hari ini," kata Mensos.
Bantuan Korban Bencana
Terkait berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah, Mensos menyatakan, Kementerian Sosial sudah memiliki prosedur tetap (protap), baik untuk penanganan bencana sosial, alam, dan non alam.
"Pada tahap pertama, yakni masa tanggap darurat, sudah ada protapnya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, terhadap warga yang terkena dampak dari bencana, agar Mensos memastikan korban bisa makan, dan yang sakit diobati. Kita juga mendirikan tenda, dapur umum, mobil dapur umum," kata Mensos.
Kemudian pada tahap pemulihan, Kemensos menyiapkan pendamping sosial bagi masyarakat. Karena bencana biasanya meninggalkan trauma bagi korban, maka perlu pendamping agar korban bisa melewati masa trauma.
"Tidak ada masalah. Seluruh bencana kita atasi semua," kata Mensos. Untuk bencana berbasis letusan gunung berapi, Kemensos sudah menginventarisasi kawasan yang terdampak bencana.
Kemensos memiliki program kampung siaga bencana (KSB) atau banjar siaga bencana di Bali. Program ini bertujuan menyiapkan kesiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana, sehingga bisa meminimalisasi dampak buruk bencana.
"Untuk Gunung Agung kita gerakkan banjar-banjar sebagai tempat konsentrasi pengungsi yang menjadi titik sentral pemberian bantuan," kata Mensos.
"Kemudian di Selayar ada karam kapal. Semua kita berikan bantuan. Ada 36 orang yang meninggal, keluarganya masing-masing kita berikan Rp15 juta. Ini semua sudah kita selesaikan," kata Mensos.
Mensos juga menyatakan baru pulang dari Danau Toba, Sumatera Utara, untuk menyalurkan bantuan bagi korban tenggelamnya KM Sinar Bangun.
"Ini korbannya luar biasa. Dari 204 penumpang, yang selamat 19 orang, yang tidak ditemukan 167 orang. Ini semua diberikan bantuan masing-masing Rp15 juta," kata Mensos.
Di Tanah Karo, Mensos menyalurkan bantuan kepada korban erupsi Gunung Sinabung, yakni berupa bantuan relokasi tahap ketiga dengan bantuan sebesar Rp6,9 miliar.
"Semua ini tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi bahwa bencana harus tuntas ditangani. Negara harus hadir. Representasi negara adalah pemerintah, dan pastikan semua anak bangsa yang terdampak harus diurus semua," kata Mensos.
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN SOSIAL RI
