ASA untuk Jakarta Berbudaya (2)

Anies Basweda-Sandiaga Shalahuddin Uno (ASA) Untuk Jakarta Berbudaya pertama ditulis sekitar satu tahun lalu tepatnya tanggal 10 Oktober 2017, saat Anies Sandi baru secara resmi dicalonkan menjafi paslon cagub dan cawagub pada pilkada DKI Jakarta, dan saat iru masih ada diurutan buncit pada hasil hasil survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Saat ini, menjelang Pelantikan ASA menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017 - 2022 kembali penulis menuangkan harapan semifa ASA benar benar dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota berbudaya. 

Sebagai kota berbudaya, Jakarta diharapkan menjadi  wilayah dimana kehidupan masyarakatnya menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan tekhnologi yang berperadaban.atau dikatakan sebagai masyarakat. Jakarta dengan masyarakat madani (civil society) yang mandiri dan demokratis dengan suatu tujuan dan kebudayaan yang sama dan tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Jakarta sebagai kota dengan masyarakat madani berarti Jakarta memiliki masyarakatdengan  ciri yang pertama,  adalah menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang dengan iman, ilmu, dan tekhnologi. Itu artinya masyarakat madani hidup berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, seperti nilai, norma, dan hukum. Ketaatan tersebut dilandaskan pada ilmu dan tekhnologi yang telah dipelajari dan dikembangkannya beserta kekuatan iman atau keyakinannya kepada Sang Maha Pencipta. Sejak Jakarta didirikan, Jakarta memang dibangun di atas nilai-nilai yang diyakini sebagai rahmatan lil alamin dengan menumpas nilai-nilai kolonialisme bangsa Eropa yang mencengkeram bumi Sunda Kelapa. 

Yang ke dua, Jakarta memiliki perabadan yang tinggi, sebagai makhluk yang memiliki keyakinan atau iman kepada nilai-nilai Rahmatan Lil Alamin dari sang Pencipta, Jakarta memiliki modal untuk membangun  masyarakat madani, untuk membuktikan bahwa mereka merupakan manusia yang memiliki peradaban, yaitu beradab atau bertata krama. Selain bertata krama terhadap Tuhan, tentunya juga bertata krama pada sesama manusia. Budaya Betawi, sangat kental dengan nilai-nilai peradaban itu, yang akan semakin tegas jika masyarakat Jakarta mendapat telaf]dan yang baik (uswah hasanah) dari para pemimpinnya. 

Ke tiga, dalam setiap derap kehidupan, Jakarta harus mengedepankan kesederajatan dan transparansi., ciri masyarakat madani dalam hal ini adalah mereka menganggap bahwa status mereka sama, baik pria atau perempuan. Transparansi atau keterbukaan berarti mereka menjalankan hidupnya harus dengan sikap jujur dan tidak perlu ada hal-hal yang harus ditutupi sehingga menumbuhkan rasa saling percaya antar satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat madani terdapat nuansa demokrasi, di mana demokratisasi dapat diwujudkan dengan adanya fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang eksis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tujuan bersama.

Kemudian ysng ke empat, Jakarta harus memiliki ruang publik  (free public sphere)  merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat sebagai warga negara untuk memiliki hak dan kewajiban warga negara melalui akses penuh terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat dengan status orang yang merdeka (yang berarti bebas), berserikat atau bekerjasama, berkumpul serta mempublikasikan pendapat dan informasi kepada publik atau masyarakat luas. Plural atau keberagaman secara alamiah akan terjadi dalam masyarakat apalagi dengan adanya dinamika sosial yang memungkinkan terjadinya urbanisasi dan memutuskan untuk tinggal di kota Jakarta, ruang publik ini juga berfungsi untuk meningkatkan kohesi sosial.

Di bidang hukum, Jakarta garus menegakkan supremasi hukum sebagai ciri ke lima. Supremasi hukum atau dalam KBBI diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam hukum memiliki arti bahwa terdapat jaminan terciptanya keadilan yang bisa dicapai bila menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Tentu keadilan tersebut akan tercipta apabila hukum diberlakukan secara netral, dalam artian tidak adanya pengecualian untuk memperoleh suatu kebenaran atas nama hukum.

Sedang di bidang sisisl, Jakarta harus jelas mewujudkan keadilan sosial, keadilan sosial atau social justice merupakan suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atau sesuai antara hak dan kewajiban antar warga dan negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Artinya seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Begitupula pula sebuah negara juga memiliki hak dan kewajiban atas warganya. Yang mana hak dan kewajiban tersebut memiliki porsi atau ukuran yang sama sehingga berimbang.