Oleh karena itu pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumber dananya tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Efektifitas biaya pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu  sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
Pengelolaan keuangan sekolah yang efektif berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penggunaan dan pertanggungjawabagn keuangan sekolah bukan hanya tanggungjawab kepala sekolah dan bendahara, tetapi tanggungjawab dan kerjasama semua elemen sekolah berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Semua elemen sekolah menggunakan keuangan sekolah secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya efektifitas pengelolaan keuangan, yaitu:
1. Â Â Transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah;
2. Â Â Standar kinerja di setiap sekolah yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;
3. Â Â Partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.
Pengelolaan keuangan sekolah diberikan kepada seluruh warga sekolah dan stakeholdernya maka akan mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik. Jika pertanggungjawaban terhadap pendapatan dan belanja sekolah disusun yang berorientasi akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi maka akan mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik. Sehingga mutu pendidikan melalui dana pendidikan gratis tepat guna dan tepat sasaran.
Seiring dengan perkembangan waktu dana pendidikan juga meningkat, pembiayaan pendidikan yang awalnya hanya operasional sekolah saja, secara bertahap pemerintah juga menanggung biaya personal seperti seragam sekolah gratis dan peralatan sekolah gratis. Â Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah berupaya mengratiskan biaya pendidikan secara bertahap. Sedangkan biaya investasi adalah menjadi tanggungjawab pemerintah, sekolah dan stakholder yang ada di sekolah untuk mengelola agar kualitas pendidikan meningkat.
Bagi Indonesia, jaminan akses terhadap pendidikan sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
