Gerakan radikalisme yang terus berlangsung di Indonesia membutuhkan penanganan serius. Saat ini radikalisme yang terwujud dalam terorisme tidak hanya dimulai dari gerakan fundamentalis, tetapi juga dari disparitas ekonomi sosial, keterbelakangan, ketidakadilan dan ketimpangan.
Penanganan permasalahan radikalisme yang sangat komprehensif memerlukan tindakan komprehensif pemerintah dengan proaktif, tidak hanya reaktif dan tindakan pascareaktif saja dalam pemberantasannya.Aspek penghukuman memang cukup penting bagi para terpidana teroris, untuk memberi penyadaran dan memberi efek jera. Namun upaya itu tidak cukup dilakukan dengan operasi penindakan seperti yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror saja tetapi juga diimbangi dengan penghukuman yang dapat mengarahkan para narapidana sadar terhadap perbuatannya seperti melalui program deradikalisasi.
Program deradikalisasi bagi narapidana tindak pidana terorisme termasuk pascapemidanaan perlu dibuat secara komprehensif dan serius oleh pemerintah melalui berbagai instansi terkait. Sebagai contoh adanya bimbingan psikologis dari para psikolog dan psikiater serta penyadaran pemahaman mengenai agama yang benar dari para tokoh agama dan terakhir memberikan penyediaan lapangan kerja bagi mantan narapidana yang sudah bebas. Sehingga narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak sekedar menjalankan hukuman tetapi juga ada upaya untuk mengubah pola pikir radikal para narapidana itu sendiri.
Diharapkan kelak dengan program deradikalisasi para mantan narapidana sadar dan kembali ke lingkungan masyarakat hidup berdampingan dengan yang lainnya dan melakukan aktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Untuk itu, keterlibatan lapisan masyarakat sangat diperlukan dari mulai tokoh masyarakat, tokoh agama dan kita semua, karena tanpa adanya keterlibatan komponen bangsa gerakan radikalisme akan sulit diberantas.
