Selama 3 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, usaha mengurangi ketimpangan antar wilayah menjadi program prioritas. Hal itu ditujukan untuk memenuhi mandat konstitusi guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk merealisasikan program tersebut, selain dengan membangun infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, terluar dan terdepan (3T), Presiden Jokowi juga menerapkan kebijakan "BBM Satu Harga" di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan ini diambil untuk mengatasi ketimpangan harga BBM yang sangat tinggi di wilayah tersebut. Dengan begitu bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan di wilayah tersebut. Karena biaya transportasi akan bisa lebih murah, kemudian biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga-harga kebutuhan pokok juga akan bisa diturunkan.
Pemerintah sendiri menargetkan kebijakan 'BBM satu harga' akan terlaksana secara merata di seluruh Indonesia pada akhir 2019.
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa pada akhir 2019 nanti akan ada 157 titik lembaga penyalur BBM yang beroperasi di seluruh Indonesia, terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal.
"2019 akhir, seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan harga BBM yang sama," ujar Jokowi, Sabtu (30/12/2017).
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama, yaitu Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 untuk solar.
Sebelumnya, banyak pihak yang meragukan kebijakan 'BBM satu harga' yang seolah sulit direalisasikan.
Sebab, Indonesia memiliki kondisi geografis yang berpulau-pulau dan infrastruktur tidak merata. Hal itu mengakibatkan distribusi pasokan BBM terhambat.
Namun, setelah dikalkulasikan, ternyata biaya tambahan yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mewujudkan BBM satu harga yaitu berkisar Rp 800 miliar.
Hal itu jauh lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan pada saat subsidi BBM diberlakukan, yakni Rp 300 triliun.
