Cawe-Cawe Politik Jokowi dan Etika Politik Negarawan

Memasuki tahun politik, khususnya pilpres 2024, Presiden Joko Widodo makin menunjukkan gelatan politiknya. Tidak seperti sebelumnya yang malu-malu kucing dan enggan intervensi, kini Jokowi menunjukkan tajinya. 

Terbaru,  Jokowi secara terang-terangan ikut cawe-cawe pada pilpres 2024. Hal itu dinyatakan langsung Jokowi di depan para pimpinan redaksi dan konten kreator di Istana Negara, Senin 29 Mei 2023.

Sebelumnya, Jokowi menyebut jika apa yang dilakukannya sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan untuk kepentingan negara. 

Baca juga: Sampdoria Terdegradasi, Emil Audero Beri Kode Keras pada PSSI untuk Dinaturalisasi?

Pilpres 2024 merupakan momen krusial untuk menyiapkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2030. Untuk itu, strategi kebijakan calon pemimpin sangat menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau tidak. 

Gelagat politik Jokowi

Jika kita tarik ke belakang, sebetulnya geliat Jokowi cawe-cawe di pilpres 2024 sudah lama. Hal ini bisa kita saksikan ketika Jokowi mengundang seluruh ketua partai pengusung pemerintah ke Istana Negara pada tanggal 2 Mei silam. 

Menariknya, dalam pertemuan itu tidak ada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Padahal, Nasdem merupakan salah satu partai pendukung pemerintah. Akan tetapi, Jokowi seperti menganaktirikan Nasdem. 

Baca juga: Pengalaman Pribadi Ditawari Jadi Content Writer Judi Slot

Hal itu bisa kita baca karena Nasdem sudah lebih dulu mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan, Jokowi secara gamblang memang tidak mengundang Nasdem karena telah memiliki koalisi sendiri. 

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujar Jokowi (kompas.com)

Baca juga: PSSI Masih Diam, Indonesia Lawan Argentina Hanya Prank?

Hal itu sudah menunjukkan sikap politik Jokowi yang bertentangan dengan Nasdem. Dengan sikap itu, Surya Paloh menyebut jika hubungan antara dirinya dengan pemerintah sudah masuk ke dalam titik terendah. 

Nasdem merasa tidak diakui lagi sebagai partai koalisi pemerintah. Meski begitu, Nasdem akan tetap mendukung pemerintah hingga jabatan presiden Jokowi usai.