Internal PDI-P masih gamang dalam menentukan siapa sosok calon presiden yang akan diusung. Sampai saat ini, dua nama disinyalir masih menjadi calon kuat yakni Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.
Namun, jalan terjal harus dilalui oleh Ganjar jika ingin tetap nyapres. Apa pun hasilnya keputusan terkait siapa yang akan diusung oleh PDI-P jelas ada di tangan Megawati selaku ketua umum.
Sementara itu, lawan Ganjar adalah trah langsung Soekarno alias putri Megawati yakni Puan Maharani. Tentu dari sisi mana pun, jalan Puan untuk nyapres terbuka lebar jika ditinjau dari sisi kedekatan.
Sementara Ganjar, meski memiliki elektabilitas yang tinggi tetap harus melewati jalan sulit. Bahkan beberapa waktu terakhir Puan sempat menyindir jika Ganjar terlalu aktif main sosmed.
Jalan lain bagi Ganjar untuk tetap bisa mentas di tahun 2024 tidak lain keluar dari PDI-P. Namun jalan itu terlalu beresiko mengingat Ganjar adalah kader PDI-P. PDI-P adalah partai yang membesarkan namanya.
Dalam beberapa kesempatan Ganjar juga menyebut bahwa ia adalah PDI-P. Dengan kata lain, peluang untuk pindah partai tertutup. Meski partai lain seperti Nasdem bisa saja menampung Ganjar.
Meski begitu, kedua loyalis tokoh di atas memiliki narasi masing-masing untuk mencalonkan jagoannya.
Dewan Kolonel dan Dewan Kopral
Internal PDI-P masih memanas terkait siapa yang akan diusung sebagai presiden. Hal tersebut memunculkan gerakan atau forum-forum demi eksistensi jagoan masing-masing.
Forum pertama dinamakan dewan kolonel. Dari nama "kolonel" saja sudah menunjukkan jika yang menginisiasi adalah orang-orang elit PDI-P.
Bak seorang putri kerajaan, Puan Maharani mendapat karpet merah karena didukung langsung oleh pasukan elit kerajaan yang tak lain adalah 12 kader elit PDI-P.
Dewan kolonel diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya terdiri dari Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.
Para kader elit ini sadar bahwa eletabilitas Puan Maharani masih rendah dibanding Ganjar Pranowo. Dalam survei yang dilakukan oleh Poltracking pada 16-22 Mei 2022 lalu Ganjar masih teratas.
Survei ini dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan 1.220 responden di 34 provinsi secara proporsional. Hasilnya Ganjar memiliki elektabilitas tertinggi sebanyak 26,9 persen. Sementara Puan Maharani di posisi kesepuluh dengan 1,2 persen.
Untuk itu, tugas utama dewan kolonel tak lain adalah untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Nantinya para kader elit tersebut bertugas mewangikan Puan di dapil masing-masing.
Harapannya dengan begitu maka elektabilitas Puan bisa meningkat dan tidak mandeg di angka 1,2 persen. Meski begitu, Puan menyebut keberadaan dewan kolonel dan dewan kopral hanya sebatas nama.
Puan justru meminta kepada seluruh kader PDI-P untuk mengikuti instruksi Megawati.
Munculnya dewan kolonel memantik forum lain. Utamanya datang dari loyalis Ganjar Pranowo. Tak mau kalah, loyalis Ganjar kemudian membentuk dewan kopral.
Dari nama "kopral" pun sudah jelas bahwa gerakan ini bukan diusung oleh elit PDI-P. Melainkan muncul dari simpatisan Ganjar yang notabene tidak terikat dengan partai. Dengan kata lain forum ini muncul dari aspirasi masyarakat.
Tujuan dari dibentuknya dewan kopral tak lain adalah untuk tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Forum ini jelas menggambarkan dua kelas yang berbeda, yakni kelas elit dan non-elit.
Dalam institusi TNI mau pun Polri, posisi kolonel jelas lebih tinggi dibanding kopral. Dengan demikian, ada kesenjangan kekuasaan dari pembentukan forum tersebut.
Meski pada akhirnya yang menentukan adalah Megawati. Akan tetapi dukungan internal PDI-P melalui dewan kolonel cukup untuk memberi pengaruh alias memberi sinyal siapa yang akan diusung oleh PDI-P.
Dukungan dewan kopral sendiri meski datang langsung dari simpatisan tapi menurut saya akan sulit untuk mengubah keputusan. Hal tersebut karena dewan kopral lahir dari simpatisan bukan kader yang tidak memiliki power di PDI-P.
Safari Politik Puan Maharani
Di sisi lain, jika safari politik lazimnya dilakukan oleh ketua partai beda halnya dengan PDI-P. Safari politik justru dilakukan oleh Puan Maharani. Tentu ada maksud tersendiri di balik itu semua.
Puan telah bertemu dengan beberapa ketua umum partai. Pada Agustus lalu, Puan bertemu dengan ketua umum NasDem Surya Paloh. Seperti yang diketahui, NasDem malah menyodorkan capres bukan berasal dari kader.
NasDem justru menyodorkan nama seperti Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo. Kedatangan Puan tentu bukan sembarang datang, pasti ada komunikasi politik yang mengarah pada 2024.
Safari politik Puan terus berlanjut. Pada awal September ia kemudian berkunjung pada Prabowo Subianto. Puan bahkan diajak naik kuda kesayangan Prabowo.
Gerindera sendiri masih mencalonkan Prabowo sebagai capres. Bukan tidak mungkin duet Prabowo-Puan akan terbentuk pada pilpres 2024 lalu.
Terakhir, Puan bertemu dengan Cak Imin. Seperti yang diketahui, Cak Imin memiliki hasrat untuk maju pada pilpres 2024. Apalagi perolehan suara PKB pada pemilu 2019 lalu memiliki kans untuk Cak Imin menjadi capres.
Cak Imin mendapat kejutan ulang tahun dari Puan. Bisa saja duet antara Puan-Cak Imin terjadi. Hal tersebut diamini oleh Cak Imin sendiri yang menyebut minimal dirinya menjadi wapres suatu saat nanti.
"Moga-moga doanya terkabul dan minimal saya jadi Wapres hahaha," ujar Cak Imin saat ditemui di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).
Apalagi sampai saat ini PKB masih konsisten mengusung Cak Imin sebagai capres. Jadi kemungkinan itu masih ada. Di balik safari politik Puan tentu ada maksud tersendiri yang mengarah pada pemilu 2024. Entah itu soal koalisi atau soal capres dan cawapres.
Di luar itu, PDI-P sebetulnya memiliki kans untuk menduetkan Ganjar-Puan tanpa berkoalisi dengan partai lain. Hal itu karena suara parlemen PDI-P sudah cukup untuk mengusung dua nama itu.
Tapi, jika benar terjadi dan pada akhirnya menang. Tentu PDI-P akan menjadi satu-satunya partai pemerintah dan akan menghadapi banyak opisisi. Banyaknya opisisi tentu akan menghambat program pemerintah.
Beda seperti saat ini di mana komposisi koalisi dan pemerintah tak seimbang. Beberapa kebijakan mulus berjalan di DPR karena koalisi yang kuat. Meski kuatnya koalisi tidak selalu baik karena kerap bisa meloloskan kebijakan yang tidak pro rakyat.
Misalnya pemerintah dengan mudah meloloskan UU Cipta Kerja yang pada akhirnya dinilai cacat formil oleh MK. Pada tahun lalu. Meski begitu, bisa saja PDI-P memberi kejutan. Politik selalu dinamis dan bisa berubah kapan saja.
