Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengikuti evaluasi Gerakan 100 Smart City Indonesia secara virtual, di ruang CC, Rabu (19/5/2021).
Atas nama Pemerintah Daerah, Suhatri Bur mengucapkan terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang telah memilih Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu dari 100 kabupaten/kota dalam Program Gerakan menuju Smart City Indonesia.
Terima kasih juga dia sampaikan kepada pembimbing dan tim Asesor Evaluasi Smart City yang akan melakukan filed evaluation (tinjauan lapangan) secara daring terhadap pelaksanan program tersebut.
Berdasarkan Surat Kementerian Kominfo Nomor : B-116/DJAI/AI.01.05/02/2019, tanggal 28 Februari 2019, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan lulus seleksi dan terpilih sebagai salah satu dari 100 kabupaten/kota sebagai pilot project Program Gerakan 100 Smart City tahun 2019.
"Kita komitmen melaksanakan Smart City dengan sungguh-sungguh. Baik itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam masterplan, pertukaran data, legal software menggunakan free and open source software (FOSS) antara OPD, integrasi data antara OPD maupun penggangaran dan kebijakan yang mendukung program ini," katanya.
Tentunya, kata dia, dalam mewujudkan kota cerdas yang merupakan bagian dari program Smart City.
"Kita harus meningkatkan penggunaan teknologi informatika dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sebagaimana yang dikenal dengan e-goverment," ungkap Ketua DPD PAN Padang Pariaman ini.
Ia menambahkan, dalam mewujudkan Padang Pariaman Smart City, tentu merujuk pada masterplan yang telah disusun 2019 yang lalu.
"2019 lalu, kita telah melaksanakan program quickwin dari masterplan Smart City, yaitu SIPAKEM (Sistem pencatatan administrasi kelahiran dan kematian) pada OPD Disdukcapil dan Dinas Kesehatan," ujar Suhatri Bur.
Menurutnya, inovasi ini diadopsi dan ditiru oleh beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, dan malahan program SIPAKEM telah dijadikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai program nasional.
Tahun 2020, pademi covid-19, sehingga beberapa program pada masterplan tidak bisa dilaksankan.