Teori itu secara gamblang diungkap dalam tulisan Kompasianer Agus Martho yang hingga hari ini jadi pencarian utama di google, telah dibaca lebih dari 77 ribu kali. Tulisan berjudul Strategi SBY Menghancurkan Ahok, Mengalahkan Anies & Menjatuhkan Jokowi ini juga muncul di luar blog Kompasiana. Â
Selain itu, ada teori lain yang mendukung pendapat semacam itu sebagai reaksi berantai atas aksi demo itu. Termasuk di antaranya, yang menyebut adanya dokumen yang dibocorkan dari kubu SBY, yang menyebut rencana detail menggoyang pemerintahan Jokowi melalui kasus Ahok. Apakah ini yang membuat kubu SBY mengeluarkan bantahan itu. Tak tahulah.Â
Tetapi menarik juga mengkaji orang yang dulunya orang dekat SBY, yang kini justru berperan dalam keluarnya fatwa MUI yang secara formal dijadikan dasar aksi demo itu. Sebabnya sederhana, fatwa itu dinilai gegabah dan sarat kepentingan politik pilkada DKI dan juga upaya mengoyang pemerintahan Jokowi.
Kalau menyebut siapa di balik fatwa MUI, tentu harus menyebut KH Ma'ruf Amin ketua umum MUI. Di lembaga itu juga waketum-nya KH Zainut Tauhid, juga ada wasekjen-nya KH Tengku Zulkarnain. Tiga orang ini setidaknya yang dinilai jadi aktor utama fatwa MUI yang secara formal, dijadikan dasar demo 4 November itu. Disebut aktor utama karena merekalah yang paling sering disebut dan berbicara.
Saya tidak punya niat untuk menilai secara pribadi ketiga sosok itu, kecuali keterlibatannya dalam keluarnya fatwa MUI itu. Saya juga tak hendak menilai kapasitas mereka sebagai ulama. Itu di luar paham etika dan kepatutan yang saya anut. Sebagai orang awam, orang kecil yang bodoh, saya hanya ingin Indonesia tercinta ini tetap utuh dan tidak digiring ke situasi seperti di Timur Tengah.
Menurut id.m.wikipedia.org, KH Ma'ruf Amin adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia pada 10 April 2007–20 Oktober 2014 semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga menjabat Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama ke-10. Lahir1 Agustus 1943 (umur 73 tahun) di Tangerang, Djawa Barat. Pernah aktif di PKB dan PPP.
Sementara KH. Zainut Tauhid Saadi, menurut wikidpr.org, adalah tokoh Nahdlatul Ulama dan petinggi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tiga kali terpilih sebagai anggota DPR, dia kini menjabat anggota Komisi IV Â DPR, mewakili dapil IX Jateng. Dia dulunya aktif di PP IPNU sebagai ketua umum antara tahun 1988-1998.
Yang terakhir, KH Tengku Zulkarnain yang buat heboh di ILC itu,  wikipedia.org. tidak mengulasnya. Yang jelas dia adalah wakil Sekjen MUI Pusat dan wakil ketua Majelis Fatwa Ormas Islam Mathla’ul Anwar. Ormas ini cukup tua, didirikan 10 Juli 1916 oleh KH E Mohammad Yasin, KH Tb Mohammad Sholeh, dan KH Mas Abdurrahman di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kini ormas ini aktif bergerak di bidang pendidikan. KH Tengku Zulkarnain sering mengeluarkan pernyataan yang keras dan profokatif. Silakan lihat sendiri di mbah google.
Salah satu sisi yang jadi dasar penilaian fatwa MUI itu rentan dimasuki kepentingan politik adalah latar belakang KH Ma'ruf Amin yang sangat dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini diperkuat latar belakang keaktifannya di parpol PKB dan PPP yang kini mendukung Agus Harimurti Yudhoyono. Karena itu banyak sorotan yang di antaranya menilai fatwa itu fatwa pesanan.
Selain didukung PAN, PD, Agus Harimurti memang didukung PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar menaker di era SBY, juga PPP yang diketuai Romahurmuzy. Baik PKB maupun PPP, merupakan parpol tempat sebagaian besar warga NU berkiprah, selain Golkar dan PDIP.
