[caption id="attachment_363215" align="aligncenter" width="300" caption="Sumber foto: Nur Terbit -- Kapal dan keluarga nelayan Pulau Seribu. Pernah ada wacana memindahkan lokalisasi WTS Kramat Tunggak ke Pulau Seribu "][/caption]
Pagi ini, tiba-tiba saya terusik dari status di Facebook seorang teman soal wacana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang (konon) akan memberikan sertifikasi bagi pelacur, wanita tuna susila (WTS) atau panggilan lebih halusnya: Pekerja Seks Komersial alias PSK. Berita acuannya ada DI SINI
"Menunggu respon dari masyarakat??? Tolong bantu aku memberi respon yg seperti apa utk wacana macam ini ya, Temans. *nahan napas*", status ditulis oleh Wylvera Windayana.
Ada banyak komentar, mayoritas datang dari kaum perempuan dan berstatus ibu rumah tangga. Saya ikut-ikutan memberi komentar karena salah seorang dari teman fesbuker itu menyolek saya dengan membubuhkan nama akun fesbuk saya: Nur Terbit. (Dian Anthie Mungkin kita bisa bertanya dengan bang Nur Terbit tentang keabsahan berita ini? -- Wylvera WindayanaBaiklah, kita colek Pak Nur Terbit utk bergabung di sini ya). Bagaimana para fesbuker ini berdialog, selengkapnya ada DI SINI
Ikut Berkomentar
Saya kemudian ikut bergabung dengan teman-teman -- yang umumnya dari komunitas blogger wanita, yang sudah lebih awal berkomentar dan makin lama makin seru obrolan mereka. Berikut komentar saya di facebook:
Wah asyik nih topiknya hehehe.......... untuk keabsahan beritanya, sebaiknya dikonfirmasi ke Detik.com sebagai sumber berita, kebetulan saya lagi asyik ngeblog nih, jadi gak ngikuti pemberitaan media terutama soal usul PSK bersertifikat ini. Namun dari pengalaman saya selama 35 tahun jadi jurnalis, cerita PSK di Jakarta ini cukup panjang.
Era Gubernur DKI Bang Ali Sadikin, PSK jalanan pernah dikumpulkan dalam satu kompleks dan dilatih ketrampilan di daerah Lokalisasi WTS Kramat Tunggak, Jakarta Utara dan dibina oleh Sudin Sosial dan Dinas Sosial DKI. Lahan seluas 11,5 hektar tersebut awalnya berada dipinggiran kota tp belakangan dikepung oleh pemukiman.
Di era Sutiyoso gubernur, ada wacana lokalisasi WTS dan perjudian dipindahkan ke Pulau Seribu biar hidung belang dan penjudi berenang ke sana hehehe.. tp diprotes warga sekalipun Ibu Mensos, Nani Sudarsono, ketika itu sudah ikut mendukung.
Era Sutiyoso kemudian dilanjutkan Fauzi Bowo, Kramat Tunggak ditutup dan dibangun Islamic Centre. Belakangan marak lagi praktek PSK jalanan sebagai dampak dari penutupan "surga dunia" tepi laut Teluk Jakarta ini.
Kalau ada usul wacana agar PSK bersertifikat, apa persyaratannya utk mendapat sertifikat? Dihitung jam terbangnya? Ditest kelaminnya? Diuji profesionalismenya dalam melayani pelanggan? hahahaha.....