Dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang berjudul "Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia yang Demokratis Berdasarkan dan Berkarakter Pancasila" dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, menyoroti beberapa aspek hukum yang relevan.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengutip kontrak sosial yang digagas oleh rakyat Indonesia dalam perwujudan konstitusi pada tahun 1945, serta penafsiran para pendiri bangsa mengenai konsep negara hukum demokratis yang tidak sepenuhnya mengikuti model barat.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti bahwa demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan pada Pancasila, bukan sekedar model barat, dan menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga mengkritik campur tangan pemerintah yang bersifat partisan dalam pemilihan umum tahun 2024, juga menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan pemilu yang adil.
Selain itu, Hukum Konstitusi Arief Hidayat mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi harus mengadopsi pendekatan yang progresif dan substantif dalam menangani perselisihan hasil pemilu, dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menekankan pentingnya menegakkan rule of law dan rule of ethics dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga menyoroti perlunya masyarakat untuk memahami dan menginternalisasi etika politik dan tata nilai yang menghormati demokrasi dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakim Konstitusi Arief Hidayat turut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum, serta perlunya kultur hukum yang kuat dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.
