Demokrat sudah berusia 17 tahun. Serupa perjalanan bangsa kita, Demokrat juga ditempa oleh tantangan dan ujian sejarah, baik pasang maupun surut, suka maupun duka. Tapi satu yang pasti, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini terus berbenah. Demokrat terus memperkuat tekadnya untuk bekerja sekuat tenaga demi membuat Indonesia lebih baik lagi.
Hari ini kita saksikan bersama, Demokrat telah menjadi partai yang paling diapresiasi KPK. Ya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menilai Demokrat selangkah lebih maju dalam upaya membangun sistem integritas parpol. Apalagi Demokrat sudah memiliki satu departemen yang khusus berhubungan dengan KPK.
Apa yang diterapkan Demokrat ini selaras dengan harapan KPK yang gencar mendorong seluruh parpol untuk meningkatkan integritasnya. Demokrat sudah menggagas dan melaksanakan sekolah antikorupsi sebagai bentuk edukasi dan pencegahan agar kadernya terhindar dari tindak pidana korupsi. Sekolah ini sudah berulang-ulang digelar di banyak provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaan sekolah antikorupsi ini, KPK pun dilibatkan.
Karena itu, wajar jika Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berharap Demokrat bisa jadi contoh bagi parpol-parpol lainnya dalam penerapan sistem integritas partai politik. Sistem integritas ini memang penting. Pasalnya, berdasarkan hasil berbagai survei persepsi publik, parpol masih menjadi lembaga yang dipersepsikan negative oleh rakyat.
Dan hari ini kita sama-sama tahu parpol-parpol mana yang kalang-kabut ketika kader-kadernya baik di legislatif maupun jadi kepala daerah yang dicokok KPK. Alhamdulillah, kader-kader Demokrat relatif selamat dari ujian integritas ini. Demokrat sukses membangun kader-kader yang berkarakter antikorupsi.
Tentu saja Demokrat tidak sekadar melakukan perbaikan ke dalam. Secara ekternal, Demokrat juga berjuang dalam gerakan anti korupsi. Salah satu bukti kongritnya, Demokrat selalu hadir untuk mendukung KPK.
Ingat waktu kaki tangan parpol koalisi pemerintah di DPR beramai-ramai mendorong hak angket untuk KPK? Demokrat menjadi parpol yang paling konsisten. Di bawah kepemimpinan Edhi Baskoro Yudhoyono, Fraksi Demokrat secara tegas menolak hak angket dan menolak terlibat dalam Pansus KPK.
Ketika rumah pimpinan KPK dilempar bom molotov. Demokrat yang paling depan berteriak agar aparat hukum mengusut tuntas teror tersebut. Dalam kasus penganiayaan penyidik senior KPK Novel Baswedan, Demokrat yang paling pertama mendorong agar Presiden membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta sebagainya yang dulu dilakukan Demokrat bersama SBY dalam menyikapi kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang terjadi pada era pemerintahan Megawati.
Semua ini jadi bukti nyata kalau Demokrat amat konsern dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan konsen ini bukan cuma di mulut saja. Demokrat sudah membuktikannya.
