Data Badan Pusat Statistik (BPS: 2023) menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan, yakni pengeluaran untuk rokok kretek filter adalah pos pengeluaran terbesar kedua setelah beras di kalangan rumah tangga miskin, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Di Sumatera Selatan, Kepala BPS setempat bahkan mencatat bahwa pengeluaran rokok bisa mencapai 20 persen dari total pengeluaran bulanan warga miskin.
Tentu hal ini adalah sebuah ironi yang begitu dalam. Sembilan persen dari pengeluaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk nutrisi, pendidikan, atau kesehatan anak, justru habis terbakar asap.
Kebijakan cukai yang bersifat regresif ini secara langsung memperlebar jurang ketidaksetaraan dan mengabadikan siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.
Kegagalan dalam Mengendalikan Konsumsi
Terkait dengan masalah ini Pemerintah yang sebelumnya, berargumen bahwa kenaikan cukai rokok bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dan menekan jumlah perokok. Akan tetapi, fakta di lapangan membantah klaim ini.
Kenaikan harga tidak membuat perokok berhenti, melainkan hanya mendorong mereka beralih ke rokok yang lebih murah, sebuah fenomena yang dikenal sebagai downtrading.
Yang lebih parah, kebijakan ini justru memicu ledakan peredaran rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah, namun tidak memiliki pengawasan kualitas dan berpotensi jauh lebih berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Peredaran rokok ilegal meningkat signifikan dari 3,03 persen di tahun 2019 menjadi 6,9 persen di tahun 2023. Gambaran ini adalah bukti nyata bahwa strategi yang berfokus pada harga telah gagal total. Tujuan kesehatan publik dikhianati, dan penerimaan negara pun tergerus oleh rokok-rokok yang tidak memiliki pita cukai.
Cukai Progresif untuk Rakyat
Sudah saatnya kita bergerak melampaui paradigma usang ini. Solusi yang berpihak pada rakyat adalah penerapan sistem cukai progresif. Model ini akan membedakan tarif berdasarkan harga produk, bukan sekadar volume produksi.
