Pengembalian Wiayah Irian Barat oleh Pemerintah Belanda dan Kaitannya dengan Teori Merkantilisme

Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949, diputuskan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, dilakukan serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) kecuali Irian Barat, dan disepakati juga pembayaran hutang Hindia Belanda. 

Pengembalian Irian Barat menjadi wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) seharusnya dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun dari putusan Konferensi Meja Bundar (KMB), tetapi hingga 12 tahun setelahnya pun pihak Belanda tidak ada tanda-tanda untuk mengembalikan Irian Barat. Belanda merasa bahwa Irian Barat bukan merupakan bagian dari Indonesia dan masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Belanda sendiri ingin memberikan status khusus terhadap Irian Barat dan membuat Irian Barat tidak menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Meskipun begitu, Pemerintah Republik Indonesia Serikat tidak menyerah untuk memperjuangkan wilayah Irian Barat untuk kembali menyatu dengan wilayah Indonesia sebagai bagian dari wilayah Indonesia Timur. Segala upaya itu dilakukan baik dengan jalur diplomasi dan perundingan maupun jalur militer. Jalur diplomasi dan perundingan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia Serikat diantaranya adalah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung serta dalam Sidang Umum PBB. Hingga tahun 1961, Pemerintah Belanda masih tidak ada itikad baik untuk mengembalikan wilayah Irian Barat sehingga akhirnya Presiden Soekarno membentuk Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk melakukan agresi militer dalam upaya pembebasan wilayah Irian Barat dari Belanda. 

Hingga akhirnya pada 15 Agustus 1962 diadakan Perjanjian New York yang isinya mengenai pembebasan Irian Barat dan dilakukan selambat-lambatnya pada 1 Mei 1963. Dalam proses pengembalian ini, wilayah Irian Barat untuk sementara dipegang oleh tim khusus bentukan PBB yaitu "United Nations Temporary Executive Authority" (UNTEA) dan Belanda harus menarik mundur pasukan militernya dari wilayah Irian Barat. Pada 1 Oktober 1962, Belanda resmi menyerahkan wewenang administrasi wilayah Irian Barat kepada UNTEA dan pada tanggal 31 Desember di tahun yang sama, bendera Belanda secara resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Indonesia yang menandakan bahwa kekuasaan atas wilayah Irian Barat secara de jure (secara hukum) di bawah pengawasan PBB.

Tepat pada 1 Mei 1963 akhirnya secara resmi wilayah Irian Barat dikembalikan menjadi wilayah Indonesia dengan diadakannya upacara peresmian melalui UNTEA di Jayapura menjadikan Irian Barat bagian dari provinsi ke-26 Indonesia yang berganti nama menjadi Irian Jaya. Selanjutnya pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo yang disaksikan oleh 2 orang utusan PBB. Pepera dilaksanakan guna memastikan kedudukan Irian Barat dan hasilnya rakyat Irian Barat memilih untuk bergabung dengan wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Peristiwa panjangnya perjalanan Irian Barat untuk kembali menjadi wilayah Indonesia ini dapat dilihat kaitannya dengan teori merkantilisme. Teori merkantilisme sendiri ialah salah satu teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran negara ditentukan oleh jumlah aset yang tersimpan dalam negara, selain itu teori ini juga bertujuan untuk mengakumulasi cadangan devisa melalui neraca perdagangan dengan meminimalisir impor dan memaksimalkan ekspor. 

Teori ini mendorong untuk diadakannya cadangan moneter sebanyak-banyaknya oleh negara melalui neraca perdagangan positif. Ide dasar dari teori merkantilisme sendiri adalah munculnya kolonialisme, mengontrol regulasi dari perdagangan, mengekspor barang mentah dari negara koloni ke mother country, mengekspor barang jadi dari mother country ke negara koloni, serta perdagangan yang seimbang dilakukan oleh mother country. Dengan lahirnya kolonialisme akibat dari merkantilisme inilah yang membuat banyak negara barat melakukan perjalanan ke timur untuk membentuk koloni-koloni masing-masing. Kolonialisme ini mendorong adanya gerakan 3G dari negara-negara barat yang memiliki arti gold, glory, gospel yaitu untuk mencari kekayaan, kekuasaan, dan juga menyebarkan agama nasrani.

Belanda yang menduduki Indonesia selama ratusan tahun ini juga tak luput dari teori merkantilisme yang mana untuk mencari kekayaan guna mengamankan cadangan moneter yang mereka miliki. Kaitannya dengan proses pengembalian wilayah Irian Barat yang lama dan bertele-tele adalah bagaimana Belanda tidak ingin menghilangkan kekuasaannya di wilayah Irian Barat yang memiliki tambang dengan kekayaan alam yang melimpah dan dapat menjadi pasokan kekayaan untuk pemerintah Belanda. 

Saat Belanda menguasai Irian Barat, mereka dapat mengekspor kekayaan alam wilayah tersebut ke Belanda sehingga Belanda dapat mengolah kekayaan tersebut menjadi barang jadi dengan harga yang lebih tinggi, hal ini meningkatkan jumlah ekspor barang jadi dari Belanda sehingga dapat meningkatkan kekayaan negara dengan hasil penjualan barang jadi ini. Ketika Indonesia meminta untuk wilayah Irian Barat dikembalikan, Belanda merasa keuntungan ekonominya akan berkurang dan dengan itu mereka melakukan banyak upaya untuk menunda dikembalikannya wilayah Irian Barat hingga hampir 14 tahun setelah konferensi meja bundar.