[caption id="attachment_243135" align="alignleft" width="300" caption="demo/ foto:kompas"][/caption] Menjelang tanggal 25 Maret 2013, masyarakat diresahkan dengan rencana demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat. Keresahan yang dirasakan masyarakat bukan karena tidak senang dengan adanya demo. Keresahan itu muncul, karena demo yang akan berlangsung menjadi agenda politik pihak-pihak tertentu yang menginginkan terciptanya suasana yang kurang kondunsif di Indonesia.
Menurut kabar yang beredar, rencana demo besar-besaran 25 Maret didanai oleh pihak-pihak yang selama ini menginginkan tumbangnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keterlibatan bohir-bohir (istilah untuk menyebut donator dalam pergerakan) dalam sebuah demonstrasi dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan-gesekan, yang pada akhirnya memancing terjadinya chaos diantara para pendemo itu sendiri atau pendemo dengan aparat keamanan.
Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa dalam ranah demokrasi, demo adalah bagian dari hak untuk menyampaikan pendapat. Demo itu tidak dilarang dan bahkan dilindungi oleh undang-undang, selama dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan. Jangan sampai demo yang seharusnya digunakan untuk menyampaikan aspirasi, ‘ditunggangi’ kepentingan politik yang sengaja disisipkan oleh ‘bohir-bohir’ berkantong tebal.
Saya melihat, dalam isu demo 25 Maret mendatang, ada donatur besar yang bertemu denan kepentingan dengan orang-orang barisan sakit hati kepada SBY. Barisan orang-orang sakit hati inilah yang selalu bergerak, mencari massa dan ‘menggelorakan’ gerakan menumbangkan SBY. Gerakan orang-orang ini mendapatkan moment dengan gejolak politik yang menimpa Partai Demokrat, dimana SBY menjadi Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi.
Ada sebuah analisis yang menguatkan adanya gerakan orang-orang sakit hati, ditopang oleh donator-donatur yang memang sangat kontra dengan SBY. Misalnya, Dien Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah) yang selama ini bergerak pada organisasi yang berbeda, kini mulai menyatukan diri. Beberapa waktu lalu keduanya bertemu di Masjid Universitas Islam Negeri (UIN) Ciputat. Sementara itu, Anas sendiri juga connect dengan Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo dan Fuad Bawazier.
Orang-orang yang saya sebut tadi kemudian satu persepsi dengan kelompok anti-SBY, seperti Rizal Ramli (RR), Adhie Massardi and the gank. Gerakan anti-SBY ini semakin menggelembung dengan semakin intimnya mereka dengan ‘ATM’ berjalan seperti Hary Tanoesoedibyo. Kalau diperhatikan, tokoh-tokoh ini semakin sering berkomunikasi.
Ini analisis saya, bisa benar, bisa tidak. Namun ‘naga-naganya’, analisis ini sesuai dengan realitas yang berkembang saat ini. Apalagi  sejumlah politisi mengakui, menjelang Pemilu, kondisi perpolitikan nasional akan semakin memanas dan demo-demo bayaran akan semakin marak untuk menjatuhkan rival.
Mengutip pernyataan anggota DPR, Ahmad Yani, demo bayaran akan semakin merajalela mendekati Pemilu. Untuk saat ini, demonstrasi menjadi sarana yang efektif untuk menekan lawan politik dan bahkan pemerintah. Apalagi kalau sampai demo tersebut digerakkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini ‘dianggap bermasalah’.
Sementara itu mengutip pernyataan ahli komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ibnu Hamad, fenomena demo bayaran sebagai fenomena klasik yang muncul menjelang pemilu. Saya hanya menggarisbawahi saja bahwa fenomena demo bayaran ini sudah mulai terlihat. Dalam beberapa kasus politik, tiba-tiba terjadi demo yang secara substansi sebenarnya sangat terlihat tujuan politiknya.
Kondisi inilah yang menurut saya harus ‘disyiarkan’ kepada masyarakat. Bahwa demo itu adalah hak, saya sependapat dan sangat mendukung. Namun ketika demo sudah ditunggangi kepentingan-kepentingan politik, itu sudah melenceng dari tujuan reformasi.
Sebagai salah satu contoh adalah beberapa demo yang mengatasnaman loyalis Anas Urbaningrum. Saya tidak mau menyebut kelompok atau ormas atau organisasi kemahasiswaan yang terlibat dalam demo. Namun menjadi lucu, ketika demo itu dilakukan dalam rangka membela orang yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya, demo itu kemudian berkembang menjadi sebuah ‘gerakan terselubung’ yang menyerang SBY, tidak hanya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat. Demonstrasi diarahkan untuk ‘menyerang’ SBY sebagai pemimpin Negara, yang secara sah dipilih langsung oleh rakyat.
Kondisi inilah yang harus diwaspadai oleh elemen-elemen gerakan mahasiswa dan masyarakat. Demonstrasi jangan keluar dari ‘khitah’ yang sudah ditentukan, yaitu ajang penyampaian aspirasi, kritik dan saran kepada pihak-pihak yang dituju. Sekali lagi saya menyampaikan kita harus tempatkan demokrasi pada tempat yang layak, jangan sampai mengotorinya dengan tujuan-tujuan kotor. Masuknya donator-donatur gelap pada aksi demo harus diwaspadai oleh para demonstran. Karena saya yakin, donatur itu masuk dengan tujuan tertentu.(*)
