Melalui forum G20 ini, Indonesia tidak saja berkesempatan untuk mendorong upaya kolektif dunia dalam mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.Â
Tetapi momentum ini juga harus dimanfaatkan secara serius untuk memperkenalkan potensi ekonomi kita, terutama yang terkait dengan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi inklusif bagi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia memiliki keistimewaan dalam hal setting agenda, termasuk dalam menentukan isu apa yang akan diangkat. Â Dalam hal ini Indonesia dapat memperkuat sektor kunci ekonomi melalui forum negosiasi G20 yang salah satunya adalah dalam ekonomi digital.
Begitu banyak program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, termasuk bagi kaum perempuan, pemuda dan juga penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah, termasuk Bank Indonesia yang boleh dikata sebagai ujung tombak dan patron bagi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi inklusif.
Di events G20 kali ini, akan ada setidaknya 150 pertemuan dan side events yang akan diadakan di 19 kota seluruh Indonesia selama 2022 ini. Diperkirakan acara ini akan dihadiri oleh kurang lebih 20.988 delegasi. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 yang akan berlangsung sekitar bulan November 2022, setidaknya akan hadir 39 negara dan organisasi internasional.
Sebagai tuan rumah kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin setiap momentum dan kesempatan untuk menjadikan setiap events dari G20 sebagai etalase bagi produk-produk kita, terutama dalam hal ini produk dari UMKM kita dan khususnya lagi dari UMKM yang dikelola oleh perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Dari catatan Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2019 mencapai 65,47 juta unit UMKM. Sementara itu, dari catatan Biro Pusat Statistik (BPS) sebanyak 64,5 % dari total UMKM dikelola oleh kaum perempuan. Sebagai tambahan bahwa dari hasil lembaga Sasakawa Peace Foundation & Dalberg, mencatat persentase wirausaha perempuan di Indonesia mencapai 21 persen.
Namun, yang masih menjadi persoalan bahwa baru terdapat 19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masuk ke ekosistem digital hingga Mei 2022, dari target 30 juta UMKM yang go digital di tahun 2024. Total omzet dari keseluruhan UMKM yang go digital cukup menjanjikan mencapai Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun.Â
Dan ini masih berpotensi untuk ditingkatkan, apalagi jika berhasil menembus pasaran global yang bisa kita upayakan melalui kesempatan Presidensi G20 ini.
Mengangkat dan memanfaatkan isu pemberdayaan ekonomi inklusif perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dalam momentum G20 merupakan sebuah langkah penting, mengingat bahwa pemberdayaan ekonomi dunia saat ini berfokus pada pemberdayaan inklusif bagi perempuan, pemuda dan juga penyandang disabilitas.
Dengan ini, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya memiliki akses ke ekosistem pembiayaan dan digital dapat dijembatani melalui kebijakan-kebijakan domestik terutama dari Bank Indonesia. Karena dengan terhubung ke ekosistem pembiayaan dan digital, akan mampu menunjang keberlangsungan usaha dan peningkatan bisnis UMKM, terlebih di masa pemulihan dari krisis ini.
