Etika Komunikasi Gubernur Maluku

Pertama, stigma buruk terhadap orang Maluku.Mantan Danko Brimob ini seharusnya  lebih bijak dalam menempatkan posisinya sebagai seorang Gubernur yang adalah cerminan dari identitas dan entitas rakyat di daerahnya. 

Tindakan bodoh ini sangat merugikan orang Maluku sendiri dalam usaha-usaha memberantas stereotip terhadap orang timur dan diskriminasi ras dalam memandang watak orang Maluku yang notabennya kasar dan kerap dekat dengan narasi-narasi premanisme. Karena etika komunikasi politik juga meneropong tatanan politik terkait tempat dan waktu ketika komunikasi politik itu dilaksanakan  (Tascano 2005).

Kedua, melangengkan diskriminasi gender terhadap perempuan. Lebih menyedihkan lagi ketika peristiwa tidak terpuji ini terjadi sehari menjelang peringatan hari Ibu baik secara nasional maupun global. 

Murad justru mengapreisasi kaum perempuan dengan tanpa hormat memaki kelamin kaum Ibu, ungkapan emosional ini sangat syarat jumawa sekaligus salah satu bentuk kekerasan verbal terhadap kaum perempuan, tidak berprikemanusiaan juga melecehkan harkat dan martabat kaum perempuan terutama ibu serta mempertontonkan potret partriarki dalam watak seorang gubernur di era abad ke-21 yang tidak sesuai dengan peradaban zaman dan sangat arogan.

Narasi-narasi bias gender ini sekaligus memberikan konfirmasi bahwa sebagai seorang pemimpin, Murad gagal memandang dan menempatkan  perempuan sebagai subjek dalam usaha-usaha membangun daerahnya. Ungkapan emosional tersebut juga memberikan bukti bhawa gubernur Maluku sedang melangengkan pratek-praktek penindasan terhadap kaum perempuan dengan memberikan contoh yang buruk  di depan umum.

Hal senada juga sekaligus membuktikan Murad Ismail tak layak untuk memimpin Maluku karena tidak mampu menjaga etika sebagai pelayan masyarakat. Ia tidak mampu melihat manusia jauh lebih dari sekedar jabatan yang dimilikinya dan menempatkan kemanusiaan diatas segalanya. 

Sungguh menyedihkan apabila pada saat ia mencaci maki didepan para OKP dan rekan-rekan pers yang diantaranya terdapat kaum perempuan dan mungkin saja terdapat oknum-oknum yang usianya jauh lebih tua.

Jika terdapat kekeliruam dalam mengelolah informasi seharusnya Murad dapat mengkonfirmasi narasi tersebut lewat dialetika yang bertangung jawab dan bukan malah kasar dan bringas. Sangat terlihat bahwa Murad sedang tidak mengindahkan profesi rekan-rekan pers sebagai pilar demokrasi. 

Sebagai orang nomor satu di Maluku, Murad harus lebih banyak membenah diri dan penting juga memperkuat literasi  sehingga tidak terjebak dalam narasi-narasi pembenaran bahwa "gubernur juga manusia" justru karena ia manusia maka jabatan gubernur yang melekat pada dirinya adalah simbol kemapanan dan kecakapan seorang yang terseleksi yang siap menjalankan tugas kepemimpinan.

#gubernurmaluku #etikakomunikasipolitikgubernurmaluku#christinarumahlatu