Sebagai sebuah negeri yang pernah di jajah ratusan tahun, sosok perekonomian Indonesia hingga kini masih menyisahkan ciri-ciri yang di tinggalkan oleh masa penjajahan.
Hal tersebut bisa kita lihat dari pola ketergantungan center-periphery dalam struktur perdagangan luar negeri Indonesia yang masih mendarah daging.
Sehingga memicuh ketidakstabilan penerimaan ekspor Indonesia, yang pada gilirannya sering mengganggu keseimbangan ekonomi negara kita sendiri.
Penataan sektor ekstraktif belum dilakukan secara maksimal khususnya pertanian, pemerintah Orde Baru tampaknya terobsesi untuk memacu industrialisasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga di Asia Timur.
Di tengah kelangkaan modal dan sumber daya manusia, maka terlahirlah struktur industrialisasi yang rapuh karena hanya mampu bertahan dengan pemberian proteksi dan berbagai fasilitas oleh pemerintah.
Sehingga membuat para kapitalisme kala itu meraup modal dari mobilisasi dana masyarakat melalui perbankan yang mereka miliki.
Begitulah kira-kira gambaran kasar kehidupan perekonomian Indonesia sepanjang 30 tahun usia rezim Orde Baru hingga krisis menjelang (1967-1997). Selama kurun waktu itu bangsa Indonesia mengarungi pola hidup "lebih besar pasak daripada tiang".
Dalam istilah teknis ekonomi, keadaan seperti ini dikenal dengan triple deficit, artinya kesenjangan antara investasi dengan tabungan, defisit anggaran negara (APBN), dan defisit transaksi berjalan (current account) secara simultan dan serempak.
Sehingga tidak heran, kalau sosok yang paling mencolok dari krisis ekonomi Indonesia waktu itu ialah persoalan utang luar negri tepatnya dalam bentuk valuta asing.
Langkah terakhir yang masih tersedia adalah dengan mengabaikan undang-undang karena alasan darurat, sehingga Bank Indonesia bisa membeli langsung obligasi pemerintah.
Dengan langkah tegas yang dilakukan para pemangku jabatan semoga bisa mereduksi situasi ekonomi yang begitu drastis miskinnya.
*ANCAMAN DISINTEGRASI
Dalam kaitan ini, mantan Presiden Soeharto berulang kali mengatakan bahwa tiada tempat lagi bagi sentralisasi pembangunan. Ini bukan sekedar tuntutan politis, tetapi sudah tuntutan zaman yang tidak terelakan.
1.Ancaman Bermula dari Kesenjangan Antardaerah
Masih saja terjadi diabad terakhir sebelum terjadinya krisis. Ternyata, justru masih kita rasakan saat ini pusat pertumbuhan meningkat dan didominasi oleh Jakarta. Kira-kira dua pertiga kue nasional dinikmati oleh Jawa dan lebih dari empat perlima bertengger di Kawasan Barat Indonesia.
Jika dimotori oleh potensial alam suatu daerah bisa menjamin sebuah daerah akan maju dan terjamin dari sisi infrastruktur dan peradaban ekonomi.
Misalnya, PT Freeport di Irian Jaya, sudah pasti sangat sedikit pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Irian Jaya jika dibandingkan dengan kekayaan alam yang dikeruknya dari situ. Ditambah kerusakan alam disekitar akibat eksploitasi emas dan tembaga oleh perusahan itu.
Namun, sebaliknya teramat naif dan menjadi pertanyaan kita saat ini. Apakah kesejahteraan rakyat sudah merata hingga sekarang ini?
Bukankah dalam konstitusi UUD 45 menyatakan negara kita adalah negara kesatuan. Dan, sejati atau ciri utama kesatuan ialah kekuasaan authority yang besar pada pemerintah pusat.
2. Trend Desentralisasi
Salah satu urgensi agar sebuah daerah bisa sejahtera dan sedikit maju dan tidak tertinggal atau primitif ialah tegak'an otonomi daerah. Karena penyakit yang sedang melanda setiap daerah adalah ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan.
Otonomi daerah ditegak'an dalam mengembangkan daerah yang lebih nyata dan memiliki keunikan. Salah satu acuan dan tolak ukur maju dan tidak semuanya berasas pada asek pembiayaan yang sudah terorganisir dalam otonomi tersebut.
Sekalipun data yang digunakan merunjuk pada tahun-tahun yang berbeda untuk setiap negara, namun pola yang digambarkan cenderung tetap untuk jangka waktu yang relatif panjang.
Kita berharap semakin mengentalnya kesadaran baru bahwa kinilah momentumnya untuk melihat daerah dan melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu, segala kewenangan dan upaya meningkatkan kapasitas daerah diserahkan kepada masing-masing daerah.
Mereka sendirilah yang kian berperan dalam mengidentifikasikan potensi dan permasalahan di daerahnya. Pada sebuah daerah pasti di hadapkan dengan kondisi pro dan kontra.
Terobosan dan industri yang berinisiatif memajukan sebuah daerah, malah diklaim dan dituduh menipu rakyat. Oleh karena itu, proses persebaran industri akan berlangsung sangat lama. Suatu daerah yang demikian tinggal menunggu limpahan dari tetangganya yang sudah jenuh.
*HAKIKAT OTONOMI
Apakah otonomi itu?
Memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki.
Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antardaerah yang dilabeli dengan jaring-jaring pengaman. Tidak terlepas dari landasan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah.
Makassar, 02 Mey 2019
