"Pak polisi tolong motor saya dibegal, itu begalnya!" tangis seorang ibu. "Aduh maaf bu, motor polisi ini sudah tiga tahun tidak bayar pajak, takutnya nanti ditilang polisi lain pula pas ngejar begalnya. Lagipula saya sedang sibuk, besok ada kolokium di kampus bu."Â
Rupanya anggaran Polri disunat pula untuk pendidikan. Seorang kopral muda yang kebetulan duduk disitu, hanya mengangkat bahu saja. Rupanya ia sedang sibuk menyusun disertasi doktoralnya...
Pendidikan memang penting. Tapi Kesehatan juga penting. Infrastruktur juga penting. Ekonomi juga penting. Pikiran waras penting. "Malam Jum'at" pun penting. Jadi semuanya memang penting!
Jangan lupa juga kalau tax ratio plus kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Tax ratio Indonesia di zaman normal itu berkisar 12% saja, masih di bawah standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebesar 15 persen. Jangan bandingkan dengan UK yang 27,4%. Itu di zaman normal, bagaimana lagi kalau di zaman Covid-19?
Adalah benar kalau APBN memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20%. Namun orang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu kalau 85% pendapatan APBN itu berasal dari setoran pajak warga.
Lalu berapakah realisasi setoran pajak warga selama ini?
Realisasinya belum pernah sesuai dengan target. Selalunya meleset dikisaran 80%-90% saja. Di zaman Covid-19 ini, mungkin Dirjen Pajak akan "guling-guling" kegirangan kalau realisasi pajak bisa mencapai 60%
Jadi, nih dicatat benar-benar di dalam hati. Kalau di APBN itu tertulis "Pembayaran Gaji Guru plus Gaji ke-14 bulan September" itu ARTINYA "insya Allah." Kalau realisasi setoran pajak warga ternyata meleset, maka meleset jugalah "Pembayaran Gaji Guru dan Gaji ke-14 bulan September" itu!
 Jadi tanpa bantuan swasta, pemerintah jelas tidak mampu menyelenggarakan pendidikan dasar bagi seluruh warga tanpa mengurangi pelayanan di sektor lainnya. Maka, sebagai regulator, pemerintah memang harus berpihak kepada kepentingan yang lemah, yaitu kaum miskin yang tak mampu membiayai pendidikan bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya sekolah negeri harus diprioritaskan bagi kaum miskin!
Analoginya begini. Penulis naik komuter dari stasiun Tebet menuju Depok. Penulis duduk manis manja di antara kerumunan ibu-ibu yang berdiri. Di stasiun Cawang naik seorang nenek tua renta tak berdaya, langsung berdiri disamping penulis dengan tatapan mata penuh harap kepada penulis.
Haruskah penulis merasa risih, lalu memberi tempat duduk kepada nenek ini? Bukankah kami sama-sama membayar ongkos yang sama naik komuter ini?
