Matinya Demokrasi

oleh Chifzdullah Fahmi*

Artikel ini dibuat bukan karena keberpihakan penulis pada golongan atau kelompok tertentu. Tak lain karena kejenuhan dan keprihatinan penulis dengan sandiwara demokrasi yang sedang dengan asyiknya dipentaskan di Indonesia, dengan para elit politik sebagai tokoh utama dan rakyat sebagai tokoh pembantu. Atmosfer pemilu telah menguap membumbung di udara memenuhi perjalanan yang bahkan belum menginjak penghujung tahun 2018 ini. Menakjubkan bukan?

Saat ini telah kita ketahui bersama bahwa akan ada dua kandidat calon presiden dan pasangannya yang akan maju di Pemilu 2019 mendatang. Dalam hal ini penulis tidak berpihak pada pasangan manapun, saat ini penulis ingin mengajak pembaca untuk mengingat, dan melihat kiprah mereka dalam kancah politik.  

Dengan artikel ini penulis  berharap dapat mewakili suara rakyat yang takut tergugat karena memecah sunyinya demokrasi di kalangan rakyat. Democracy is the government of the people, by the people, for the people (Abraham Lincoln) Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitulah yang dicetuskan oleh presiden Amerika yang ke-16 tersebut. Namun, pada kenyataannya apakah demokrasi yang mereka agungkan, kita dengar dan rasakan begitu adanya? Demokrasi yang seharusnya dipegang penuh oleh seluruh rakyat, kini diajak "bermain" oleh beberapa kalangan politik, tentunya untuk kepentingan pribadi. Suara dan kepentingan rakyat sudah seperti "tameng" untuk melindungi dan mencapai tujuan elit parpol.

Saat ini masyarakat dibungkam dan dibutakan dengan media kampanye, terlebih pada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Semua media televisi telah dijadikan bahan doktrin untuk masyarakat. Contohnya Hary Tanoe Soedibjo dari Partai Perindo yang mars partainya sudah seperti lagu wajib bagi anak-anak. Empat saluran televisi nasional ada di dalamnya, belum lagi televisi lokal, media cetak, dan media elektronik lainnya.

Tak lupa pula Viva Group kepemilikan Abu Rizal Bakrie sebagai kader terhormat partai Golkar juga tak kalah besarnya, memiliki dua saluran televisi nasional, belum juga dengan media online, cetak dan lainnya. Tidak luput juga Surya Paloh selaku ketum Partai Nasdem juga memiliki televisi berita unggulan di negeri ini.

Pemberitaan yang dirancang sedemikian rupa mampu mengendalikan persepsi masyarakat. Ini bukan berarti media menyuguhkan berita yang salah. Namun, isi dan konten yang diberitakan dirancang agar menciptakan kesan yang berbeda sesuai dengan keinginan. Pemberitaan rawan dimanipulasi dengan cara menghilangkan beberapa unsur di dalam informasi, penambahan, penggalian informasi yang tidak seimbang dan beberapa hal lain yang sebisa mungkin menimbulkan kesan tertentu.

Rekayasa pemberitaan tersebut berdampak besar terhadap masyarakat yang kurang kritis. Mereka yang menelan mentah-mentah berita mudah tersulut dan terprovokasi, tanpa menimbang terlebih dahulu berita yang didapat. 

Selain media, pemilihan Ma'aruf Amin sebagai pendamping semakin membuat masyarakat menjadi bingung. Kenapa? Karena pecahnya dukungan umat islam. Di pilpres 2014 lalu, Jokowi selalu mendapat serangan dengan disebut-sebut sebagai antek dari ini dan antek dari itu, tidak religius dan sebagainya. Dengan menggandeng Ma'aruf Amin selaku Rais 'Aam PBNU, Ketum MUI, dan juga tokoh sentral alumni 212, menjadi perisai yang kokoh untuk menyerang Jokowi lewat isu-isu tersebut.

Aksi 212 memiliki tendensi yang lebih dari hanya sekadar politik Jakarta. Apalagi aksi 212 kala itu juga didukung oleh Prabowo. Sehingga seolah aksi 212 memang mendukung Prabowo pada Pilpres 2019 ini.

Keputusan Jokowi dengan menggandeng Ma'aruf seolah mengatakan bahwa ia telah melaksanakan ijtima ulama (meski titah itu bukan untuk beliau) agar mengambil ulama sebagai wakilnya. Di lain pihak, Prabowo malah menggandeng "kawan satu rumah", Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Ada yang terkejut?

Pasti Anda terkejut, bukan? Bahkan masih lekat pada ingatan saat petinggi PKS menyampaikan pesannya yang mengatakan, "Pilihannya hanya dua: memilih hasil rekomendasi ijtima ulama, atau ditinggal umat".

Tapi, malam saat deklarasi, beliau yang bicara begitu pun berdiri paling depan. Itulah politik. Harus dinamis, cair, dan tidak ada yang pasti, kecuali kepentingan! Dan Prabowo-Sandi pun resmi diusung tiga partai untuk berkonsentrasi pada pilpres nanti, yakni Gerindra -- PAN -- PKS.

Jokowi memang harus kita akui cerdas dan bijak dalam memilih wakilnya. Isu SARA yang selama ini menggema setiap kali pemilu tiba, bisa ditepis dengan menggandeng seorang ulama kharismatik. Warga Nahdliyyin pun pasti senang dengan keputusan Jokowi, karena seperti kata KH. Ma'aruf Amin, Jokowi menghargai ulama. Dan tentunya, siap memenangkannya.

Namun, dengan keputusan itulah yang membuat kita harus menarik nafas dalam-dalam sekali lagi. Seiring persoalan yang hadir dalam pemilu, kebanyakan persoalan selalu dikaitkan dengan agama.

Seringkali kita dengar para politisi mendengungkan demokrasi, segala sesuatu  dengan embel-embel demokrasi. Tapi apakah seperti ini demokrasi? Mengatasnamakan agama hanya untuk mendapatkan simpati dan suara rakyat. Lalu, jika begitu apakah pemilu 2018 ini yang identik dengan kata "Pesta Demokrasi" hanya sebagai kiasan, tidakkah menambah daftar kejelekkan Indonesia setelah tercoreng isu toleransi? Sungguh miris sekali bukan? begitulah karut marutnya demokrasi di Indonesia.

Sikap saling curiga antara agama yang satu dengan agama yang lain sebagai fanatisme agama. Hal ini berimbas pada keturunan selanjutnya, terlebih masyarakat yang notabene tidak berpendidikan. Lalu, apakah agama dan politik harus dipisahkan? Pemisahan agama dengan politik sebenarnya sudah selesai jika kita melihat bahwa negara kita adalah negara Pancasila. Karena itulah, dalam negara Pancasila relasi agama dan politik tersebut harus didudukkan dengan benar. Agama dan politik tidak bisa dipisahkan, tetapi juga tidak bisa dicampuradukkan. Agama mengajarkan etika dan moral negara. Sedangkan, politik bagian dari negara untuk mengatur sedemikian rupa roda pemerintahan.

Saat ini, masyarakat butuh sosok pemimpin yang berani "bertarung" secara adil, tidak ada tipu muslihat dan black campaign menggunakan media televisi, cetak maupun online. Apalagi menyangkut urusan SARA hanya untuk menarik suara rakyat. Sejatinya demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat dapat turun langsung dalam menjalankan roda pemerintahan, bukannya dijalankan oleh roda pemerintahan tersebut. Rakyat berhak mendapat informasi yang benar dan transparan. Tanpa pengurangan dan penambahan. Semua warga wajib mendapat haknya dalam pemerintahan, tidak melihat dia agama apa ataupun dari suku apa. Karena kita satu. Indonesia.

*Penulis adalah Mahasiswa Mata Kuliah Ilmu Politik semester I, Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta