Mayoritas penduduk Indonesia yang terutama merupakan generasi Baby Boomer, X, dan Milenial, pasti sudah mengetahui atau sekurangnya pernah mendengar tentang Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia.
Pertama-tama, sebelum mengetahui lebih dalam tentang krisis moneter 1998 tersebut, kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu tentang apakah kebijakan moneter itu?
Dikutip dari situs resmi Sumber Belajar Kemendikbud, disebutkan bahwa "Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dengan menentukan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter"
Terdapat beberapa tujuan atas dibentuknya kebijakan moneter yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, seperti yang telah tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7.
Seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu tujuannya yaitu untuk memelihara kestabilan nilai rupiah, kestabilan rupiah tersebut memiliki dua dimensi. Dimensi pertama yaitu kestabilan harga-harga barang dan jasa yang dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi. Sementara, dimensi kedua yaitu kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem nilai tukar mengambang (free floating). Akan tetapi, kestabilan nilai tukar memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tentu terdapat beberapa upaya yang dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Upaya tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF) terhitung sejak 1 Juli 2005 . Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (overriding objective). Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.
Pada tahun 1998, terjadi suatu krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, yaitu krisis moneter. Krisis moneter mungkin jika dianalogikan mirip seperti krisis keuangan, namun dalam jangkauan yang luas, yaitu keuangan negara.
krisis mata uang yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 berlangsung selama hampir dua tahun dan berubah menjadi krisis ekonomi yang melumpuhkan kegiatan ekonomi akibat meningkatnya penutupan usaha dan bertambahnya jumlah pengangguran.
Sebenarnya, krisis ini tidak semuanya krisis moneter, melainkan juga karena banyaknya masalah yang melanda negara Indonesia. Beberapa di antaranya karena latar belakang kesulitan ekonomi seperti krisis valuta asing, musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya.
Krisis keuangan ini terjadi meskipun pada masa lalu fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat dan mendapat tingkat kepuasan yang tinggi dari Bank Dunia. Namun dibalik itu semua, banyak kelemahan struktural yang membuat kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif, seperti pembatasan ketat dan jangka panjang pada perdagangan domestik dan monopoli impor.
Penyebab Krisis Moneter 1998
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 tentu memiliki penyebab yang membuat negara ini mengalami peristiwa yang membuat negara menjadi kesusahan dalam hal ekonomi. Berikut adalah penyebab dari krisis moneter 1998.
1. Nilai Rupiah Menurun Terhadap Dolar Amerika Serikat
Terjadinya krisis moneter ini sudah terlihat sejak awal tahun 1997, tepatnya pada bulan Agustus 1997. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya nilai tukar mata uang Indonesia, yaitu rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa negara tidak cukup kuat untuk menahan gempuran terhadap mata uang rupiah yang menurun.
Mata uang rupiah milik Indonesia mengalami penurunan drastis dari rata-rata Rp 2.450 per dolar AS pada Juni 1997 menjadi Rp 13.513 per dolar AS pada akhir Januari 1998, namun turun kembali ke kisaran Rp 8.000 pada awal Mei 1999.
2. Akumulasi Yang Besar dari Utang Swasta Luar Negeri
Masalah kedua yang bersumber dari krisis moneter tahun 1998 adalah besarnya utang luar negeri sektor swasta. Pada Maret 1998, total utang luar negeri mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 72,5 miliar dolar Amerika Serikat diantaranya merupakan utang swasta. Kabar buruknya, dua pertiga dari utang ini bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada tahun 1998.
Tidak berhenti sampai di situ, cadangan devisa pada waktu itu adalah 14,44 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga tidak cukup untuk membayar kembali utang dan juga bunganya. Hal ini kemudian memberikan tekanan berat pada nilai tukar rupiah.
3. Pemerintah Yang Kurang Mampu Menangani Krisis
Ketiga, masalah tata kelola, seperti kemampuan pemerintah untuk mengelola dan menyelesaikan krisis yang kemudian berubah menjadi krisis kepercayaan dan keengganan negara untuk melakukan donor dalam memberikan dukungan keuangan secara cepat. Hal ini juga menyangkut ketidakpastian politik seputar pemilihan umum terakhir dan kesehatan Presiden Soeharto saat itu.
4. Solusi IMF Yang Gagal
Berbagai pihak telah banyak melontarkan kritik terhadap IMF terkait dengan krisis moneter Asia, yang paling umum di antaranya adalah: (1) Meskipun program IMF terlalu seragam, masalah yang dihadapi masing-masing negara tidak persis sama; (2) Program IMF terlalu melanggar kedaulatan negara donor (Fischer, 1998b). Radelet dan Sacks menjelaskan bahwa bantuan IMF kepada tiga negara Asia (Thailand, Korea dan Indonesia) tidak berhasil.
Setelah melihat program penyelematan IMF di ketiga negara tersebut, timbul kesan yang kuat bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis, sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat. Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut adanya surplus dalam anggaran belanja negara, padahal dalam hal Indonesia anggaran belanja negara sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 hampir selalu surplus, meskipun surplus ini ditutup oleh bantuan luar negeri resmi pemerintah.
Tahun 1998 merupakan salah satu ujian terberat Indonesia. Krisis di bidang moneter dan ekonomi itu menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Dalam situasi sulit tersebut, Boediono, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, melihat titik cerah untuk keluar dari krisis.
Dampak Krisis Moneter 1998
Mengingat bahwa Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998, tentu banyak dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Berikut adalah dampak dari krisis moneter.
1. Banyak Perusahaan Bangkrut
Perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya bangkrut. Selain itu, sebagian besar menggunakan bahan baku impor, sehingga mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Karena rupiah anjlok, ia tidak dapat membeli bahan baku dan akhirnya kehilangan bisnisnya.
Tahun 1998 merupakan salah satu ujian terberat Indonesia. Krisis di bidang moneter dan ekonomi itu menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Dalam situasi sulit tersebut, Boediono, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, melihat titik cerah untuk keluar dari krisis.
Dampak Krisis Moneter 1998
Mengingat bahwa Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998, tentu banyak dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Berikut adalah dampak dari krisis moneter.
1. Banyak Perusahaan Bangkrut
Perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya bangkrut. Selain itu, sebagian besar menggunakan bahan baku impor, sehingga mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Karena rupiah anjlok, ia tidak dapat membeli bahan baku dan akhirnya kehilangan bisnisnya.
Situasinya sangat serius, karena menyebabkan penurunan jumlah pekerja yang meluas dan peningkatan tajam dalam tingkat kemiskinan. Sementara itu, meski negara tidak bisa memberikan dukungan karena alasan lain yang belum jelas, ada kemungkinan sebagian besar pertahanan di masa lalu tidak menyadari posisinya.
2. Seluruh Bank di Indonesia Mengalami Kredit Macet
Karena penurunan nilai tukar rupiah, seluruh bank di Indonesia menghadapi sejarah kredit yang buruk dengan banyak bisnis gagal membayar utang mereka. Kredit macet ini merugikan bank-bank yang semakin merugi, sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggabungkan beberapa bank untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia.
3. Harga Bahan Pokok Naik
Setelah krisis yang menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran yang meluas, nilai tukar rupiah terus terdepresiasi pada tingkat yang mengkhawatirkan, begitu pula harga komoditas pokok. Kenaikan harga bahan pokok membuat masyarakat resah karena kehilangan daya beli. Kemarahan ini juga memicu protes di mana-mana.
4. Hilangnya Kepercayaan Negara Asing
Saat itu, Indonesia cukup terbuka bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mencocokkan nilai tukar rupiah dengan harga pasar. Bukannya membaik, nilai tukar rupiah justru mencapai angka yang mengejutkan.
Akibatnya, investor asing tidak lagi percaya bahwa uang yang diinvestasikan dalam melakukan bisnis di Indonesia akan memberikan hasil yang baik. Mereka juga meninggalkan Indonesia dalam jumlah besar dan gagal menerima infus dari luar negeri, sehingga banyak bisnis yang gulung tikar.
5. Terjadi Demo Besar
Protes besar-besaran ini terjadi hampir di seluruh Indonesia termasuk mahasiswa. Awalnya mereka menggelar protes, namun entah kenapa tiba-tiba terjadi bentrokan antara mahasiswa dan polisi. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa yang memulai lebih dulu, tetapi bentrokan ini menyebabkan peristiwa besar lainnya. Protes ini berlangsung cukup lama dari pertengahan 1998 hingga akhir tahun. Mereka menuntut agar Presiden Suharto segera mengundurkan diri.
6. Kerusuhan Hingga Hilangnya Nyawa
Protes terus berlanjut di seluruh Indonesia. Mereka menuntut agar Orde Baru dicabut dari kekuasaan karena dianggap gagal meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, aksi protes tiba-tiba berubah menjadi pertumpahan darah, menewaskan empat orang mahasiswa Trisakti. Insiden mengerikan itu juga memicu kemarahan publik dan protes berlanjut hingga sore hari.
7. Penjarahan dan Isu Rasisme Meningkat Tajam
Kemarahan publik dibuktikan dengan meluasnya penjarahan dan serangan terhadap orang-orang suku Tionghoa atas munculnya isu rasisme secara tiba-tiba. Perampokan dan penyerangan ini disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Perampokan dan penyerangan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain.
Aparat tidak dapat mencegah kejadian ini, dan aspirasi rakyat Indonesia saat itu adalah pergantian pemerintahan, sehingga pemerintahan Orde Baru saat itu terpaksa mundur lagi. Kejadian tragis ini membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah dan menginginkan perubahan.
8. Kekuasaan Orde Baru Telah Jatuh
Saat itu mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR. Akibatnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri, lalu digantikan oleh B.J. Habibie. Pergeseran kekuatan ini telah membuktikan bahwa Indonesia memimpin dalam pemulihan dari keterpurukan. Presiden B.J. Habibie berhasil menaikkan rupiah kembali menjadi 6.500 rupiah.
