Karena kerinduan untuk mudik yang sudah dibolehkan oleh Pemerintah, rupanya belum membuat masyarakat lega. Berbagai aturan mudik dengan menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara, dibuat sedemikian rupa sehingga untuk mudik harus memenuhi persyaratan yang terkesan "mengada-ngada" untuk menjaring rakyat mau vaksinasi Booster (vaksin ke-3).
Kita simak kebijakan mudik yang dikeluarkan Satgas Covid-19, dan Kemenkes yakni mau mudik jika sudah  vaksin booster, tidak perlu menunjukkan hasil Test Antigen atau PCR. Syarat yang berlaku sebelumnya, jika sudah vaksin ke-2 tidak perlu menunjukkan Test Antigen atau PCR.
Kenapa tiba-tiba vaksin booster menjadi syarat bebas untuk tidak Test Antigen atau PCR? Selama ini vaksin booster itu merupakan opsional. Soal ini sudah saya tulis dalam artikel saya sebelumnya dengan judul " Syarat Mudik: Vaksin Booster, Perlu Ditinjau"
Setelah seminggu ini saya mengamati tren vaksinasi yang berlangsung, memang mengagetkan. Betapa tidak, kenaikan vaksin booster meningkat rata-rata dua kali lipat dari vaksin ke-2.
Dalam waktu 4 hari, dari tanggal  6 s/d 10 April 2022, jumlah penambahan vaksin ke-1  (227.752; 108.988; 96.668; 90.829; 89.019), vaksin ke-2 ( 654.177; 194.526; 183.192; 213.931; 90.366), dan vaksin booster ( 1.250.477; 309.712; 339.347; 487.664; 575.334).
Apa makna angka-angka itu. Pertama adalah, vaksin ke-1 penambahan cakupannya semakin menurun, sedangkan target herd immunity yang mau dicapai masih kurang sekitar 11 juta penduduk. Kedua, cakupan vaksin ke-2 juga cenderung menurun, sedangkan target herd immunity  yang mau dicapai sekitar 47 juta penduduk.
Baca Juga: Syarat Mudik: Vaksin Booster, Perlu Ditinjau
Ketiga, vaksin booster meningkat tajam hampir sekitar dua kali lipat dari vaksin ke-2.
Data diatas, memberikan makna bahwa kecenderungan penduduk memburu vaksin booster karena mau mudik, jika tidak, harus merogoh kocek untuk Test Antigen atau PCR. Jika satu keluarga mudik 5 orang, uang harus dikeluarkan untuk Test Antigen  5 x 2 x Rp. 75.000.= Rp. 750.000.- ya lebih hemat memburu vaksin booster.
Kebijakan yang katanya untuk memberikan perlindungan dari wabah Covid-19 bagi yang mudik itu baik-baik saja. Kebijakan itu menjadi tidak konsisten, jika dikaitkan dengan kebijakan strategis pemerintah mencapai herd immunity 77% penduduk (208 juta). Untuk herd immunity, SOP nya adalah satu paket vaksin ke-1 dan 2.
Bagaimana herd immunity mau dicapai, kalau kecenderungan target pencapaian vaksin ke-1 dan ke-2 semakin menurun. Di sisi lain, vaksin booster terus meningkat. Terasa aneh, jika pemerintah memprioritaskan vaksin booster, tapi mengabaikan pencapai vaksin ke-2 yang masih puluhan juta jiwa. Â Jadi sulit kita memahami kebijakan yang dibuat Kemenkes dan Satgas Covid-19 (BNPB).
Apa tidak sebaiknya, untuk mudik, diprioritaskan pelayanan vaksin ke-2, sebagai syarat untuk tidak perlu Test Antigen atau PCR jika bepergian mudik, seperti sebagaimana berlaku saat sekarang ini. Jika tercapai 77% herd immunity penduduk jelang Lebaran, tentu akan lebih kecil lagi terjadinya resiko wabah Covid-19 dengan syarat prokes tetap terjaga.
Dalam situasi ekonomi semakin berat, harga sembako naik, BBM naik, dan isu politik terkait Pemilu yang hendak ditunda, dan keinginan 3 periode yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, apa tidak bisa Menkes, dan Menteri Perhubungan memberikan kelonggaran / kemudahan dengan tidak lagi ada tambahan biaya untuk pemudik yang sudah vaksin ke-2.
Secara keseluruhan kasus Covid-19 semakin turun secara konsisten. Negara tetangga juga sudah memberikan kelonggaran dan kemudahan mobiltas penduduknya. Bahkan Arab Saudi untuk Umroh sudah memberikan kemudahan terkait syarat vaksinasi.
Sepertinya para pemimpin pengambil keputusan di negeri ini, sering berpikir terbalik. Sering ada misteri, yang ujungnya merugikan masyarakat, tapi atas nama kepentingan masyarakat.
Kebijakan-kebijakan seperti ini, yang kasat mata dapat dibaca sangat aneh dan tidak konsisten, di akhiri saja.  Kalau dari awal sudah menetapkan herd immunity 77% dari penduduk, dan kebijakan itu sudah langsung disampaikan Presiden Jokowi, kerjakanlah. Hentikan saja vaksin booster, kejar target herd immunity  yang sudah mendekati pencapaiannya.
