Lemparan isu penundaan Pemilu 2024 oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bukanlah sekedar melemparkan isu yang bersifat iseng. Penulis tidak mendapatkan informasi akurat apakah lemparan gagasan MI ( Muhaimin Iskandar), merupakan kebijakan resmi partai yang dibahas dalam rapat pleno partai, atau gagasan yang keluar dari benak MI, dan pengurus lainnya sakit gigi untuk membantah nya.
Bagaimana respon partai pendukung Pemerintah lainnya? Sementara ini yang tegas menolak isu itu adalah PDI-P yang disampaikan oleh Ibu Megawati Ketua Umum PDI-P,  dan dipertegas oleh Ketua PDI-P Puan Maharani Ketua DPR-RI, anak perempuan Ibu Mega, pada hari ini ( 2 Maret 2022) dalam suatu pertemuan kader partai "Pemilu tetap dilaksanakan 14 Februari 2024, karena sudah hasil keputusan Pemerintah, DPR dan KPU". Suatu jawaban  menunjukkan kelasnya sebagai Ketua Partai dan Ketua DPR.
Yang menarik Partai PAN,  mendukung gagasan PKB untuk penundaan Pemilu. Sebagai partai yang melamar menjadi partai pendukung Pemerintah, tentu punya target-target politik yang belum tercapai dan belum tentu sama dengan PKB. Berita yang berkembang Ketua Umum PAN Zulhas dipanggil oleh salah satu menteri senior untuk menyuarakan penundaan Pemilu. Setelah heboh di media  berita itu dibantah oleh Jubir menteri tersebut.
Sikap menolak secara tegas dan terbuka disampaikan juga oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat. Partai Golkar masih belum jelas. Gerindera, Prabowo Subianto belum beri komentar. Dari partai oposisi PKS sudah jelas  menolak. Sudah lama mereka puasa berkuasa.
Kita tidak usah membahas berbagai alasan bagi yang menginginkan penundaan. Sakit kepala  memikirkan argumentasi mereka.  Karena tidak berlandaskan Konstitusi yang harus dijunjung tinggi sebagai warga negara Indonesia.
Penulis mencoba melihatnya dari aspek di belakang pentas dalam suatu teater kehidupan penyelenggaraan negara/pelayanan publik. Sering terdengar bagaimana pertarungan di depan panggung  berbeda dengan di belakang panggung. Di depan  panggung mereka bertengkar habis-habisan, tetapi boleh jadi di belakang panggung mereka berpelukan. Begitulah negara sering dikelola di sebagian negara. Apa yang menyatukan mereka di belakang panggung yaitu kepentingan.
Soal isu yang dilontarkan MI (Ketum PKB), merupakan upaya untuk melihat konfigurasi politik dalam situasi yang mulai panas turbin mesin politik atau sering disebut dengan istilah Testing The Water. Kecerdikan MI ini juga terkesan nyeleneh, karena  isu dilemparkan saat tanggal Pemilu sudah ditetapkan.
Boleh jadi Presiden Jokowi tidak dibisiki MI untuk melontarkan isu tersebut. Karena mungkin juga sudah mengukur bagaimana sikap Jokowi yang pernah mengatakan tidak ingin 3 periode. Â Kalau lapangan becek, banyak penolakan, dan mendapatkan perlawanan dari elemen masyarakat, bagi MI tidak sulit untuk berkelit dan mencabut gagasan itu. Berkelit merupakan jurus keterampilan yang dimiliki MI dan tidak dapat dilawan oleh aktivis PKB lainnya.
Pertanyaannya, mengapa Jokowi tidak merespon?
Bagi Presiden Jokowi, lemparan gagasan penundaan Pemilu oleh MI, Â mungkin saja tidak merugikan Jokowi maupun pemerintahannya. Sebab sikap Jokowi sudah pernah disampaikan jauh sebelum isu itu, untuk tidak bersedia 3 periode.
Persoalannya, bukan 3 periode tetapi dipelintir ( dibelokkan) menjadi penundaan Pemilu 1 atau 2 tahun. Sepertinya diingatkan dengan cerita Abu Nawas (seribu satu malam).
