Marketplace guru adalah terobosan baru dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim yang didaptkan dari hasil rapat besar bersama Komisi X DPR pada Rabu, 24 Mei 2023. Apakah ini adalah tanda-tanda kemaslahatan guru akan segera terwujud?
Ide baru marketplace guru ini akan menjadi wadah bagi guru-guru yang memenuhi syarat verifikasi sehingga dapat masuk ke database dan dengan mudah diakses oleh seluruh sekolah. Sederhananya, marketplace guru ini adalah wadah yang mempertemukan sekolah yang sedang mencari guru dengan guru yang mencari sekolah. Bisa juga diibaratkan dengan sistem belanja online, pertemuan antara penjual dan pembeli. Bedanya, marketplace guru ini menyediakan jasa.
Dalam pelaksanaannya, yang diperkirakan akan mulai berlaku pada tahun 2024 mendatang, marketplace guru ini memberikan syarat kepada golongan guru tertentu. Adapun dua golongan guru yang dapat masuk ke database marketplace guru adalah sebagai berikut:
- Guru Lulusan PPG Prajabatan
Guru yang dimaksud adalah guru yang telah lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Program PPG ini dapat ditempuh setelah lulus dari S1 kemudian mengambil Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama 2 semester (1 tahun).
- Guru Honorer yang Lulus Seleksi
Guru honorer yang dimaksud adalah guru honorer yang telah mengikuti tes untuk calon guru ASN dan telah dinyatakan lulus seleksi. (detik.com, 09/06/2023)
Marketplace Guru Hanya Solusi di Permukaan
Kemunculan isu marketplace guru ini menambah semarak polemik di negeri ini. Semenjak kepemimpinan Nadiem Makarim menjabat menjadi menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi telah banyak kebijakan-kebijakan yang dicetuskannya. Tak jarang juga setiap kebijakan yang dihasilkan mendapat banyak pro dan kontra, tak terkecuali yang terbaru ini, marketplace guru.
Dilantik sejak tahun 2019, Nadiem Makarim telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diusungnya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Sebut saja yang paling populer, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM ini digaungkan menjadi program unggulan Nadiem Makarim selama jabatannya. Namun ternyata level program unggulan saja menuai banyak kritik.
Pasalnya, MBKM yang dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM ternyata justru tidak menyentuh dasar permasalahan sama sekali. Dalam program MBKM, banyak sekali perombakan secara administratif dan teknis. Program yang sebenarnya tak jauh berbeda dari Mendikbud sebelumnya yang juga pernah diterapkan. Yakni, perubahan sistem UN Â menjadi Assesmen, peringkasan RPP menjadi satu lembar, hingga sistem zonasi yang diterapkan.
Dari sini kita sudah bisa menilai, antara pelaksanaan program MBKM dengan tujuan yang dirancang sudah tidak memperlihatkan kesinambungan. Bagaimana bisa peningkatan kualitas SDM yang befokus pada karakter, adab, dan juga moral dapat tercapai dengan mengganti UN, memangkas RPP, serta sistem zonasi? Sebuah pemecahan masalah yang hanya pada tataran permukaan, padahal masalah yang harus diselesaikan telah mencapai tingkat mendasar.
Maka adalah wajar jika melihat track record sebelumnya, banyak yang meragukan konsep baru yang diusung oleh Nadiem Makarim, yakni marketplace guru. Sebelum gagasan tersebut diterapkan, telah banyak yang memprediksi kemungkinan terburuk yang akan terjadi yang semakin menambah polemik sistem pendidikan di Indonesia.
Pengamat pendidikan, Darmaningtyas mengkritik tajam gagasan baru marketplace guru oleh Nadiem Makarim. Menurutnya, marketplace guru akan menimbulkan perlakuan komoditas pada guru itu sendiri. "Guru bukan barang komoditas, tidak pantas bila proses perekrutannya dilakukan seperti barang online. Tinggal klik-klik saja, jika suka dan sesuai keinginan maka proses berlanjut. Sedangkan guru tidak bisa seperti itu." Ujarnya kepada wartawan beritasatu.com, (13/06/2023).
Selanjutnya, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim memberi tanggapan terkait marketplace guru. Menurutnya ide baru Nadiem makarim tersebut belum dapat menuntaskan persoalan rekrutmen dan distribusi guru di Indonesia. Justru menurut Satriawan, langkah baru ini membuktikan pemerintah semakin melempar tanggungjawabnya kesana kemari. "Marketplace guru ini sebagai bentuk pelarian tanggungjawab pemerintah. Guru yang sudah lulus PPPK yang belum mendapat formasi dari Pemda malah disuruh mengantre lagi dalam pasar "perdagangan manusia"." Kata Satriawan kepada wartawan detik.com, (13/06/2023).
Berbagai solusi telah dirancang dan diterapkan oleh Nadiem Makarim selama menjabat sebagi Mendikbud, namun selama itulah kritik pedas menghujam sistem pendidikan Indonesia. Hal ini mengonfirmasi bahwa solusi baru yang ditawarkan bukan semata-mata solusi namun hanya sekedar menambah semarak polemik pendidikan di tanah air.
Bukti Pemerintah Lempar TanggungjawabÂ
Jika kita menilik lebih dalam terkait gagasan marketplace guru ini, maka kita akan temukan persoalan yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh terobosan baru ini adalah pendistribusian guru yang merata. Namun sayangnya, konsep yang diusung justru jauh panggang dari api. Alih-alih mempertemukan sekolah dengan guru, justru program ini meniadakan peran pemerintah yang justru memiliki data akurat terkait kebutuhan guru di setiap wilayah itu sendiri. Kalaupun sekolah yang terjun langsung untuk mencari guru sesuai kebutuhannya, tetap akan melaporkan ke pemerintah pusat lagi. Maka ini justru semakin menambah pekerjaan seluruh stakeholder pendidikan itu sendiri.
Adapun guru yang tidak mau ditempatkan di tempat pelosok, sebenarnya disebabkan karena kesejahteraan mereka yang semakin jauh dari kata terjamin. Begitupun dengan guru honorer, jika pemerintah dapat menjamin kesejahteraan kehidupan guru maka jumlah guru honorer pun tidak akan menumpuk seperti sekarang.
Kesejahteraan guru memanglah menjadi pr besar bagi pemerintah. Hal itu akan menjadi suatu hal yang mustahil dapat terwujud jika sistem pendidikan di Indonesia masih memeluk erat sistem kapitalistik. Dimana seluruh kebijakannya akan bertuan pada pemilik modal, tak terkecuali pendidikan itu sendiri, pun menjadi barang yang menggiurkan bagi pemodal. Akhirnya kekuatan keuangan melemah, APBN terus defisit, mengandalkan utang dalam seluruh pembiayaannya. Maka kondisi seperti ini mustahil dapat menyejahterakan guru terlebih memberikan fasilitas sekolah yang merata.
Islam Sebenar-benarnya Solusi
Pendidikan dalam pandangan Islam adalah sebagai kebutuhan dasar, sebagaimana sandang, pangan, papan, yang harus dijamin negara. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pendidikan untuk rakyatnya. Peran negara dalam hal ini tidak bisa digantikan oleh sektor manapun.
Dalam pandangan Islam, sumber utama negara dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi pendidikan rakyatnya adalah pada baitulmal. Sebab, fokus negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Begitupun dengan kebijakan-kebijakan yang telahir di dalamnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan umat bukan kebutuhan pemilik modal seperti yang terjadi di sistem sekarang ini.
Sama halnya dengan posisi guru, Islam memandang guru adalah seorang yang mulia dan wajib untuk dimuliakan. Dari lisan seorang gurulah akan terlahir generasi yang tangguh dan mampu menjadi uyunul ummah (mutiara umat). Keseriusan Islam dalam dunia pendidikan bukanlah omong kosong belaka, melainkan sudah terbukti dan bahkan kemaslahatannya masih terasa sampai detik ini.
Sebut saja pada masa Khalifah Al-Hakam al-Muntasir, yang berhasil membangun 27 sekolah beserta dengan gedung perpustakaannya sebanyak 70 bangunan. Dan diperuntukkan kepada seluruh rakyat termasuk golongan yang miskin sekalipun.
Dibuktikan juga pada masa Kekhalifahan Abbasyah, Imam Suyuthi menyebutkan, "Bukti perhatian Sultan (Shalahuddin) terhadap pendidikan pada masa itu, yaitu dengan memberikan kepada tiap-tiap pengajar gaji sebesar 40 dinar per bulannya (sekitar Rp 156 juta), begitu juga dengan para pengelola madrasah diberikan gaji sebesar 10 dinar (sekitar Rp 39 juta). Bukan hanya gaji pokok saja, ternyata Sultan juga memberikan tunjangan setiap harinya berupa makanan pokok sebesar 60 rithl Mesir (sekitar 10 kg). Masha Allah.
Dari bukti-bukti yang telah disebutkan di atas, menegaskan bahwa keseriusan Islam dalam dunia pendidikan tidak main-main. Dengan pengelolaan baitulmal yang benar, serta kebijakan yang mengutamakan kemaslahan seluruh stakeholder pendidikan, maka terwujudlah harapan-harapan dari pendidikan itu sendiri, yakni terciptanya generasi yang berkarakter tangguh, dan berakhlak mulia seperti yang dicita-citakan. (Cha Wid)
