Mewujudkan Indonesia Sejahtera dan Kompetitif Tanpa Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan

Rinciannya, ada bantuan tetap senilai Rp550 ribu per keluarga per tahun, bantuan tetap KPM di daerah sulit (disebut juga PKH AKSES) yaitu Rp1 juta per keluarga per tahun, tambahan untuk ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, dan lansia masing-masing Rp2,4 juta per tahun, anak SD sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP sebesar Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA sebesar Rp2 juta per tahun.

Bantuan maksimum yang bisa diterima sebuah keluarga berdasarkan skema PKH 2019. Infografis dibuat sendiri oleh penulis.

Menurut saya, hal ini merupakan kemajuan besar dibandingkan skema sebelumnya yang memberlakukan besaran prorata untuk seluruh keluarga di tengah harga kebutuhan yang berbeda di setiap lokasi dan nilai kebutuhan yang berbeda untuk setiap kalangan usia. Saya memprediksi pemberlakuan maksimum empat konsumen ditetapkan sejalan dengan program Keluarga Berencana (KB), yaitu dua orang lansia dan dua orang anak. 

KPM tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Apakah besarannya bisa disamakan? Tidak! Biaya kebutuhan berdasarkan lokasi berbeda, belum lagi profil tanggungan keluarga. Infografis diunduh dari portal PKH Kemensos.

Permasalahannya, bagaimana dengan keluarga yang kakek-neneknya masih lengkap dan menghadapi kasus di mana anak pertama lahir sendiri dilanjutkan dengan anak kedua kembar? Di sini, kita tidak bisa membatasi dan mencegah kehidupan mereka, terlebih lagi pengurangan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) untuk pajak penghasilan (PPh) memungkinkan tanggungan tiga orang anak sekaligus. 

Alih-alih memberlakukan jumlah komponen maksimum secara keseluruhan, saya lebih tertarik untuk memberlakukan pembatasan terhadap setiap komponen secara individual.

Usulan penulis untuk skema perhitungan komponen ke depannya agar lebih sesuai terhadap kebutuhan keluarga.

• Seleksi ketat dan pemantauan kepada penerima PKH

Ada lima tahapan dimulai dari penetapan lokasi sampai penetapan peserta PKH yang melibatkan beberapa pihak, termasuk di antaranya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, PPKH Kabupaten/Kota, pendamping setempat, dan penyelenggara pemerintah setempat (misalnya kepala desa). 

Lima tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah keluarga diputuskan layak menjadi penerima bantuan PKH. Infografis diunduh dari portal PKH Kemensos.

Pengumpulan data dan pertemuan tatap muka untuk memastikan penerimanya ini tepat sasaran dilakukan sehingga proses seleksi terbilang ketat. Setelah menjadi penerima, para KPM pun dipantau ketat apakah masih layak menerima bantuan atau lebih baik digantikan oleh keluarga lain.

Flowchart yang menunjukkan betapa ketatnya seleksi dan pemantauan para KPM dalam pelaksanaan KPH. Infografis diunduh dari portal PKH Kemensos.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan ada saja penerima yang sesungguhnya tak layak karena memiliki kemampuan finansial lebih baik dibandingkan syarat maksimum untuk penerima PKH. Apa solusinya? Peningkatan kapasitas penyeleksi dan memastikan mereka mendapatkan dana yang optimal. 

Tidak hanya menjadwalkan pertemuan langsung dengan para KPM dan calon KPM, pemantauan tak terjadwal yang sifatnya tidak diketahui dan hearing dari pihak ketiga haruslah dilakukan sehingga tidak memungkinkan manipulasi keadaan. Bagaimana dengan keluarga perantau yang datanya belum terjangkau oleh Direktorat JSK? 

Saya mengusulkan adanya penerimaan laporan dari masyarakat terhadap sesamanya yang dinilai layak menerima bantuan PKH, tidak sekadar mengandalkan basis data milik Pemerintah.

• Pengembangan diri para anggota KPM

Penerima bantuan PKH tidak hidup enak-enak begitu saja karena mereka sendiri memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri melalui serangkaian hak untuk mengakses fasilitas dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan.