Mohon tunggu...
DR. M Iqbal J Permana
DR. M Iqbal J Permana Mohon Tunggu... Peminat ilmu Ekonomi industri dan kebudayaan

Seorang pembelajar ilmu ekonomi yang tertarik dengan revolusi digital 4.0, marketing 6,0 dan utilitarianisme kebudayaan

Selanjutnya

Tutup

Financial

Kebijakan Baru Menteri Keuangan terhadap Ekonomi Industri Indonesua

16 September 2025   15:00 Diperbarui: 16 September 2025   14:18 55
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Menteri Keuangan Sumber : Wikipedia

DAMPAK PADA INDUSTRI
Apabila dana tidak dialokasikan ke sektor-sektor yang paling produktif, melainkan ke sektor yang dianggap "aman" oleh bank. Seperti lari ke Pasar Uang Antar Bank saja,   karena Bank swasta Nasional dan Bank BPD yang tidak mendapat stimulus ini lebih gampang mencarinya di pasar uang antar Bank,  meskipun ada aturan bahwa dana tersebut tidak boleh ditempatkan ke dalam instrumen surat berharga. Atau diberikan pada sektor tertentu yang dianggap aman sehingga dapat menciptakan gelembung kredit (credit bubble) di sektor tertentu dan mengabaikan sektor unggulan lain yang potensial.

INFLASI
 Suntikan likuiditas besar-besaran ke dalam perekonomian, jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, dan pengendalian, dapat memicu inflasi.

Jika biaya produksi industri meningkat (upah, bahan baku, energi). Maka daya beli masyarakat melemah, sehingga permintaan terhadap produk industri bisa menurun.

MEMBEBANI NERACA BANK INDONESIA
Kebijakan ini merupakan quasi-fiscal policy (kebijakan fiskal yang dilakukan oleh bank sentral). Jika terjadi kredit macet (NPL) pada penyaluran dana ini, kerugian akan ditanggung oleh Bank Indonesia, yang pada akhirnya dapat menjadi beban negara dan rakyat. Oleh karena itu Stabilitas sistem keuangan nasional harus dijaga dan jangan terganggu. Jika dalam jangka panjang  Bank Indonesia mengalami kerugian signifikan, kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan moneter di masa depan akan melemah, menciptakan ketidakpastian bagi dunia industri.

KURANGI DISIPLIN FISKAL DAN KORUPSI
Akses yang mudah terhadap pendanaan bisa mengurangi insentif untuk reformasi birokrasi dan efisiensi di BUMN dan perusahaan penerima kredit.
   
Korupsi dan inefisiensi bisa tumbuh subur jika pengawasannya lemah, yang justru melemahkan fundamental industri dalam jangka panjang.

PROFESIONALITAS  PENGURUS BANK HIMBARA

Sritex Effect
Beberapa waktu yang lalu bank bank milik negara dan Bank BPD ramai ramai memberikan kredit sindikasi kepada perusahaan textiel seperti Sritex, banyak orang berpendapat ini bukan semata mata  karena kelemahan profesionalisme Direksi dan Komisarisnya, tetapi kebijakan pemerintah yang juga tidak tepat.
Kebijakan ini merupakan senjata ampuh untuk stimulus ekonomi.  Profesionalisme  Direksi dan Dewan Komisaris Bank BUMN menjadi penting terhadap intervensi kebijakan politik dari dominasi   beberapa kalangan terkait pemberian kredit.

 Dalam jangka pendek. Dampak positifnya langsung terasa dalam bentuk likuiditas yang melimpah, suku bunga pinjaman yang menarik, dan percepatan pemulihan sektor industri strategis.

Namun, dalam jangka panjang, kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada:

Efektivitas Penyaluran kredit di Bank Bank BUMN,   Apakah kredit benar-benar sampai ke sektor produktif?

Kualitas Pengawasan dari  BI dan OJK harus  dapat memastikan kredit dikelola dengan baik dan risiko NPL diminimalisir?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun