Meskipun gaya politik AHY yang juga lebih mementingkan eksistensi dirinya dan partai demokrat namun komunikasi politiknya terlihat manis. Jika pun ada yang menilai AHY sebagai tokoh muda politisi Indonesia yang plin plan, namun itulah politik.
Menurut pengamatan sejumlah pengamat politik kelas kedai kopi mengatakan polarisasi yang sudah menemukan tempatnya selama pemilu 2014 dan 2019 akan terus berlangsung dan dipelihara demi keuntungan politik 2024. Namu isunya begeser secara tajam ke isu agama, nasionalisme, dan radikalisme.
Labeling terhadap kelompok dan individu yang memiliki pengaruh besar dalam satu komunitas tertentu akan semakin laris dan sering digunakan sepanjang 5 tahun kedepan. Misalnya kelompok makar, terorisme, dan liberalisme akan terus dipertentangkan.
Barangkali dan mungkin tidak diragukan lagi bila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal mencapai kesepakatan rekonsiliasi dengan penguasa maka mereka akan menjadi sasaran tertuduh atas berbagai peristiwa yang bakal terjadi. Mereka akan tersudutkan dengan berbagai framing yang diciptakan oleh kelompok yang takut pada mereka.
Inilah puncak polarisasi dikembangkan. Meski bukan lagi terbelah pada kubu 01 dan 02 namun pengkotak-kotakkan akan terus berlangsung sebagaimana terlihat pada masa pemilu. Capnya boleh apa saja. Yang jelas siapa saja pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maka akan disebut sebagai "ekstrimis". Kata teman pengamat politik kelas kedai kopi itu.
Lantas bagaimana? Kita sedang menanti sambil melihat situasi politik yang terus berkembang dari hari ke hari. Terutama soal anggota koalisi baru Jokowi yang akan merapat. Akankah Partai Demokrat dan PAN akan ikut menikmati kekuasaan presiden yang ditentangnya sendiri selama 8 bulan yang lalu? Akankah pula koalisi Jokowi ikhlas membuka pintu bagi AHY dan Faldo Maldini?
Yang perlu diwaspadai oleh bangsa Indonesia saat ini adalah meningkatnya benturan dan gesekan antar umat beragama. Baik sesama satu keyakinan maupun beda keyakinan. Benturan ini dapat meningkatkan polarisasi kian menajam. Konon lagi bila aparat penegak hukum tidak mampu memberikan rasa aman dan rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan SARA. (*)
