Jelang hari pencoblosan pada Rabu 27 Juni mendatang, pasangan nomor urut 1 pada kontestasi Pilkada Sumut Edy Rahmayadi & Musa Rajekshah ( ERAMAS ) mencatat keunggulan di berbagi survei.
Pasca debat publik ke 3 Pilgub Sumut yang berlangsung 19 Juni lalu, nampaknya masyarakat Sumatera Utara telah mantap menentukan pilihannya masing-masing untuk pemimpin Sumut lima tahun kedepan. Sejumlah lembaga survei dan media yang membuat polling melansir hasil pollingnya, sebagian besar hasilnya adalah keunggulan pasangan Eramas.
Lingkaran Survei Indonesia ( LSI ) Denny JA melansir hasil pollingnya, LSI melansir Eramas mendapat dukungan 45,5% sedangkan Djoss hanya mendapat 34,7% dan 11,8% belum menentukan pilihan. Inews TV, Stasiun TV yang menayangkan acara debat publik ketiga juga melakukan polling di akun twitter mereka, dengan hasil akhir 75% untuk Eramas, dan 25% Djoss. Fanpage Facebook "Anak Melayu Medan" melansir hasil pollingnya, Fanpage dengan member mendekati 20.000 itu mencatat keunggulan Eramas sebesar 88%. Dari Dunia Kampus, Center for Election and Political Party (CEPP) Fisip Universitas Sumatera Utara (USU) melansir hasil surveinya terkait Pilgub Sumut. Pasangan nomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), dinyatakan unggul jauh dari pasangan nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss). Eramas unggul 53,1 persen, sedangkan Djoss 35,7 persen dan yang belum menentukan pilihan 11,2 persen.
Menurut peneliti LSI, Ruly Akbar. Keunggulan Eramas ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya Eramas unggul telak dari Djoss dari segmen pemilih Jawa, Melayu, dan pemilih muslim. Eramas juga unggul di kantong-kantong suara besar di 18 Kabupaten / Kota di Sumut.
Melihat semua fakta yang ada, rasanya sulit untuk membendung kemenangan Eramas pada kontestasi ini, kecuali faktor "X" yaitu kecurangan. Kepanikan terlihat dari paslon Djoss, berbagai cara dilakukan untuk memenangkan kontes.
Indikasi kecurangn pada Pilgubsu kali ini sangat mungkin terjadi. Melihat kebelakang, banyaknya laporan masyarakat terkait kecurangan paslon Djoss yang tak mendapat vonis dari Bawaslu Sumut, dugaan intervensi perkebunan di wilayah PTPN III dan IV untuk mengarahkan memilih Djoss, dan tidak netralnya aparatur negara.Indonesian Police Watch ( IPW ) juga sedang mengumpulkan bukti tidak netralnya Kapolda Sumut.
Karenanya, kewajiban kita bersama masyarakat Sumatera Utara untuk dapat mengawal suara kita, agar pesta demokrasi kita dapat berjalan tegak
