Mohon tunggu...
Bung Amas
Bung Amas Mohon Tunggu... Jurnalis - Kolektor

Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado

Selanjutnya

Tutup

Politik

DPRD Manado, APBD, Pilkada, dan Distrust

15 Oktober 2020   13:21 Diperbarui: 20 Oktober 2020   00:53 264
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Stop politisasi APBD (Foto Fahri)

Mengalirnya dinamika di tubuh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan hal lumrah dalam demokrasi. Di Manado, situasi ini malah menyajikan gambaran yang menarik dielaborasi. 

Perlu investigas mendalam, siapa yang mendrive pro kontra tersebut. Tidak menggembirakan prioritas kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Bagaimana tidak, pembahasan Anggaran Pembahasan Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 dibuat terkatung-katung.

Belum ada ujungnya. Ada muatan dan relasi kepentingan politik, karena masyarakat Manado sedang menatap momentum akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Lihat saja, konstalasi politik di Manado begitu hangat. Bahkan, mulai memanas. 

Pertarungan tidak sekedar bermain di wilayah basis pemilih, melainkan dinilai telah menyentuh pada politik anggaran. Pemerintah Kota Manado yang konsen melayani masyarakat terkena imbasnya.

Dimana APBD-P 2020 sampai saat ini belum juga disahkan pimpinan DPRD Manado. Mencuat beragam alasan, saling tuding, argumentasi politik menghiasi media massa. Tidak saling mendukung, merasa benar sendiri.

Kubu-kubuan terlihat sempurna, ada Anggota DPRD yang mendesak agar segera dilakukan pembahasan dan disahkan APBD-P 2020. Dilain pihak, ada anggota DPRD yang meminta 'ditelanjangi' seluruhnya anggaran tersebut. Sama-sama beralasan demi rakyat. Nyaris, masyarakat yang bingung.

Sebagian Anggota DPRD Manado berdalih, semua yang mereka lakukan untuk menghindari pelanggaran hukum dikemudian hari. Bersikap selektif, mempelototi segala program, perencanaan anggaran yang diajukan eksekutif. Walau yang dipolemikkan terlihat mengambang, retoris, dan tidak substansial.

Iklim di DPRD Manado seperti tiba-tiba berubah. Mula-mula legislator Manado terkesan cepat dalam pembahasan APBD, di tahun 2020 ini malah menjadi begitu lama. Tentu karena sekarang adalah Tahun Politik. Tak dapat disangkal itu.

Wakil rakyat yang getol bicara soal tubuh ABPD-P 2020 harus diperiksa tuntas semua anatominya, seperti tiba-tiba mendapat ilham dari Tuhan. Ada guyonan, bahwa mereka mendadak paham. Mendadak kritis, dan mulai cermat, ada kemajuan. 

Tapi kenapa nanti saat Tahun Politik tiba? Sebelumnya tidak secerdas ini. Tarikan kepentingan politik di Pilkada memang begitu kuat. Kadang terkesan tendensius seakan mencari-cari aib eksekutif.

APBD dipolemikkan. Alhasil, informasi actual di internal DPRD Manado koalisi Pilkada (Pilwako) terbelah. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan juga Gerindra mulai satu persepsi dengan Partai NasDem yang Ketua Manado dipimpin GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado saat ini. Polarisasi terbatas, terjadi hanya dalam urusan loby-loby pembahasan dan pengesahan APBD-P Manado Tahun 2020.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun