Bukan sekedar mengejar hasil, melainkan memaksimalkan proses (tahapan). Rakyat juga tak mau Pilkada abal-abal dan asal-asalan. Mereka menghendaki edukasi dan sosialisasi optimal. Ketika Pilkada tidak demokratis, jauh dari kualitas yang dicita-citakan, lalu KPU lepas tangan, dan mengajukan alasan karena situasi Covid-19, ini apologi akut. Hal itu tak dapat diterima. Wajib ditolak publik. Sebab, alasan tersebut telah terlambat. Sejak awal seharusnya Pilkada di musim pandemi ditunda KPU. Bukan dipaksakan.
Ketika penyelenggara Pilkada ada yang positif Covid-19, maka ini menjadi catatan bahwa para penyelenggara Pilkada lainnya layak diawasi ekstra. Mereka idealnya dirapid test massal, sebelum Pilkada dilaksanakan. Selaku rakyat kita juga berharap tenaga medis dan Gugus Tugas adil dalam menerapkan aturannya terhadap penyelenggara Pilakda. Tidak ada yang nama aturan diterapkan standar ganda.
Para penyelenggara Pilkada ini harus diawasi kesehatannya tiap waktu. Hal ini membantu agar mobilitas mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkontrol dengan baik. Kita tak mau mereka yang digaji dengan uang rakyat ini hanya ongkang-ongkang kaki, lalu terima gaji, namun kerjanya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.
Potensi KPU menjadi klaser Pilkada begitu terbuka. Tapi seperti itulah implikasi dari pilihan yang mereka pilih sendiri. Bagaimana pun kemauan melaksanakan Pilkada Serentak di musim Covid-19 ini karena tekanan dan dorongan KPU sendiri. Biarkan mereka menanggung resikonya. Jangan kait-kaitkan rakyat jika ada klaster Pilkada yang disebabkan aktivitas publik untuk terlibat dalam agenda Pilkada. Â
Padahal lebih etisnya, anda mundur saja dari Ketua KPU RI dan mundur sebagai Komisioner. DKPP telah memberikan teguran keras, tapi kelihatannya anda sudah mati rasa. Malah memaksakan Pilkada 2020. Kalau menyanyi demokrasi di Indonesia tak seperti ini keterdesakan anda.
