Dari perang posisi ke perselingkuhan kepentingan, akhirnya terbaca. Pilkada dipaksakan 9 Desember 2020 karena tak lain sebagai wujud dari meloloskan kepentingan politik parsial.Â
ak mereka sadari, Pilkada di musim pandemis nyaris sama dengan rakyat dan pelaksana Pilkada, maupun pengawas dihadapkan pada praktek ganosida. Pembantaian manusia atas manusia dengan pola baru, ini berbahaya.
Kalau kita lakukan tracking di bulan pertama Covid-19, niatan stakeholder untuk memaksakan Pilkada dilaksanakan 2020 begitu terlihat. Sedihnya, mereka melupakan rakyat yang lagi was-was karena ancaman kelaparan menghampiri. Mereka sepertinya acuh terhadap nasib rakyat yang di rumahkan, tak punya mata pencaharian.
Secara lantang Arief Budiman, Ketua KPU RI meminta dana tambahan sebesar Rp535,9 miliar untuk kebutuhan logistik APD. Tambahan anggaran itu katanya digunakan untuk membeli masker.
KPU RI berencana membeli masker bagi para pemilih sebanyak 105 juta orang yang dirupiahkan menjadi 263,4 miliar. Tak hanya itu, untuk pelibatan alat kesehatan di media online CNNIndonesia yang dilansir Rabu 27 Mei 2020 dijelaskan KPU RI akan melakukan pembelian alat kesehatan bagi para PPS sebesar Rp. 10,5 miliar dan untuk PPK sebesar Rp2,1 miliar. KPU juga berencana mengganti alat coblos kertas suara sekali pakai guna menghindari penyebaran virus Corona.
Masker disinfektan dan hand sanitaizer juga akan disediakan KPU. Selain itu, KPU akan menyiapkan alat kesehatan bagi petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp259,2 miliar.
Sungguh luar biasa penambahan anggaran sebesar itu. Kalau saja anggaran sebesar itu dikucurkan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, tentu lebih bermanfaat dan tepat sasaran. Manfaatnya akan dirasakan rakyat.
Tentunya sekecil apapun harapan kita sebagai rakyat kecil, itulah harapan yang kita harapkan dapat didengar para elit penentu kebijakan. Kita berharap Pilkada dipending untuk tahun ini.
Setelah Covid-19 barulah momentum politik dan hajatan akbar demokrasi ini dilanjutkan. Dalam situasi saat ini, belum tepat Pilkada dilaksanakan. Pemilih maupun pelaksana Pilkada, dan pengawas Pilkada akan mendapat kesulitan yang serius jika dipaksakan untuk dilaksanakan.
Nalar kita masih terjaga dan jangan ditutup dengan kepentingan politik segelintir elit politik. Bila Pilkada dipaksakan, Golput meluas. Seperti itu pula, tindakan melanggar protap kesehatan juga akan terjadi dimana-mana di Indonesia. Rayat sebagai subyek demokrasi yang juga diperlukan partisipasinya harus berada dalam keadaan yang benar-benar aman.
Jangan melahirkan ketidaknyamanan terhadap mereka, karena bisa berdampak terjadinya chaos dalam Pilkada begitu terbuka. Ketika rakyat tidak dalam situasi aman, mereka gampang diprovokasi dan dimobilisasi, sehingga berpeluang memicu tindakan anti demokrasi.
