YAKINLAH memilih calon Presiden dan Calon Wakil Presiden karena uang akan merusak dirimu, bahkan anak keturunanmu. Politik uang memiliki efek kerusakan yang serius. Pemimpin yang kau pilih nanti akan merefleksikan dirimu.
Jika kau memilih karena alasan yang, kau materialistik pemimpin yang engkau pilih itu bakal lebih materialistik. Bersiaplah menghadapi era kegelapan, dimana barang-barang mahal dan kau menemukan pemimpin yang korup juga otoriter yang anti demokrasi.
Praktek politik kotor mengancam kehidupan demokrasi itu yang kita sebut vote buying. Potret politik uang, atau politik transaksional (vote buying) sangat tidak mendidik anak-anak bangsa. Politisi dan Capres atau Cawapres yang melakukan politik uang sesungguhnya tidak menghargai rakyatnya.
Menghalalkan segala cara untuk merebut kemenangan dalam Pemilu khususnya Pilpres 2024 menjadi jalan yang ditempuh politisi busuk. Aturan main terang-terangan dilanggar. Hukum dikangkangi.
Intervensi dan intimidasi politik dilakukan. Inilah sebetulnya problem paling nampak dari kemajuan demokrasi kita di Indonesia. Kesadaran ideologis dari para politisi masih relatif minim. Yang ada dalam benak mereka kebanyakan adalah bertarung dan memenangkan kompetisi politik. Soal etika dan moral belakangan.
Perilaku yang buruk itu seolah-olah menjadi habit bagi politisi kekinian. Padahal yang demikian itu merusak bangunan demokrasi kita yang penuh dengan keadaban. Politik yang mengedepankan fatsun, dikesampingkan. Yang ditanamkan dalam benak politisi yang rusak mental hanyalah uang dan jabatan. Mereka berpikirnya dengan itu, semua bisa dibeli atau diperoleh.
Begitu memiriskan karena cara itu yang merusak tatanan demokrasi. Artinya, vote buying perlu diwaspadai. Agar pemilih tidak menjadi korban dari para calon Presiden dan Wakil Presiden bermental korup, maka diperlukan edukasi politik. Akademisi, aktivis pro demokrasi harus tampil di depan untuk menghidupkan literasi politik.
Vote buying dampaknya signifikan merusak nilai-nilai demokrasi. Kesejahteraan yang menjadi tujuan dan wajib direalisasikan akhirnya melenceng. Politik kesejahteraan berubah menjadi politik sekadar memperkaya diri. Para elit pemerintah, dan oligarki malah tanpa etika melakukan monopoli, sewenang-wenang pada rakyat.
Nyaris tak ada political will pemerintah yang murni dan tulus untuk membenahi kehidupan rakyat. Demokrasi akhirnya dijadikan alat memperkuat kekuatan oligarki. Rakyat ditempatkan sebagai alas kaki kekuasaan. Begitu bengisnya. Inilah yang harus dirubah. Pemilu 2024 jangan sampai melahirkan pemimpin maruk seperti itu.
Haram di negara Indonesia tercinta yang menganut sistem demokrasi melahirkan pemimpin rakus, tanpa malu, dan jumawa. Menyepelekan, bahkan tidak menganggap keberadaan rakyat sebagai penyokong satu-satunya atau fondasi utama bernegara. Rakyat direndahkan, pelanggengan kekuasaan diutamakan.
