Mohon tunggu...
Budiman
Budiman Mohon Tunggu... Mahasiswa - Penulis

Penulis. Menyukai berbagai bidang pekerjaan yang menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengalaman.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kebijakan Imigrasi dan Integrasi Multikultural: Meninjau Pendekatan Negara-Negara Maju dan Berkembang

27 Februari 2024   08:04 Diperbarui: 27 Februari 2024   08:07 67
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Paspor (Sumber: Pixabay.com/Joshua Woroniecki)

Imigrasi dan multikulturalisme adalah fenomena kompleks dan saling terkait yang membentuk lanskap sosial, budaya, dan ekonomi suatu negara di seluruh dunia. 

Kebijakan imigrasi menentukan masuknya, tempat tinggal, dan hak-hak imigran, sementara strategi integrasi multikultural bertujuan untuk mendorong hidup berdampingan secara harmonis dan kesempatan yang sama bagi beragam komunitas. 

Artikel ini mengkaji pendekatan negara maju dan berkembang terhadap kebijakan imigrasi dan integrasi multikultural, menyoroti tantangan, keberhasilan, dan pembelajaran yang mereka peroleh.

Kebijakan Imigrasi: Negara Maju

1. Kanada

Sistem imigrasi Kanada menekankan imigrasi ekonomi, reunifikasi keluarga, dan pemukiman kembali pengungsi. 

Melalui sistem Masuk Ekspres, Kanada memilih imigran terampil berdasarkan faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan kemahiran bahasa. 

Selain itu, kebijakan multikulturalisme Kanada mendorong keberagaman, toleransi, dan inklusi, dengan upaya mengakomodasi perbedaan budaya dan memfasilitasi integrasi imigran ke dalam masyarakat.

2. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki sistem imigrasi yang kompleks yang mencakup imigrasi berbasis keluarga, visa berbasis pekerjaan, dan program kemanusiaan seperti suaka dan pemukiman kembali pengungsi. 

Namun, perdebatan imigrasi di AS sering kali menimbulkan perdebatan, dengan isu-isu seperti imigrasi ilegal, keamanan perbatasan, dan status imigran tidak berdokumen yang mendorong polarisasi politik dan reformasi kebijakan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun