Mohon tunggu...
Budiman
Budiman Mohon Tunggu... Mahasiswa - Penulis

Penulis. Menyukai berbagai bidang pekerjaan yang menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengalaman.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Korupsi Politik: Efek pada Pembangunan Ekonomi dan Stabilitas Politik di Berbagai Negara

26 Februari 2024   15:52 Diperbarui: 26 Februari 2024   15:52 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Korupsi Politik (Sumber: Pixabay.com/Ryan McGuire)

Korupsi politik telah lama dikenal sebagai hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di banyak negara di dunia. 

Keterkaitan korupsi dengan sistem politik melemahkan efektivitas pemerintahan, mendistorsi mekanisme pasar, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi. 

Artikel ini menyelidiki berbagai dampak korupsi politik terhadap kemajuan ekonomi dan stabilitas politik di berbagai negara, mengeksplorasi dampak buruknya dan potensi upaya mitigasinya.

Pengertian Korupsi Politik:

Korupsi politik mencakup berbagai bentuk penyimpangan, termasuk penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan kronisme. 

Hal ini terjadi ketika individu yang mempunyai kekuasaan menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau untuk menguntungkan kelompok kepentingan tertentu, seringkali dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat. 

Korupsi tumbuh subur di lingkungan yang ditandai dengan lemahnya supremasi hukum, kurangnya transparansi, dan mekanisme akuntabilitas yang tidak memadai.

Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi:

Alokasi Sumber Daya yang Terdistorsi: Korupsi mengalihkan alokasi sumber daya dari sektor produktif ke aktivitas mencari keuntungan, sehingga menghambat investasi pada infrastruktur penting, pendidikan, dan layanan kesehatan.

1. Mengurangi Investasi Asing Langsung (FDI)

Investor terhalang oleh praktik korupsi yang meningkatkan biaya bisnis, melemahkan penegakan kontrak, dan menciptakan lingkungan operasi yang tidak menentu.

2. Pelayanan Publik yang Tidak Efisien

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun