Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Dengan cadangan batu bara nasional yang mencapai 34,8 miliar ton, Indonesia menempati urutan ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga menjadi eksportir batu bara terbesar di dunia, dengan jumlah ekspor sebanyak 435 juta ton pada tahun lalu.
Namun, bisnis batu bara ini tidak semulus di bagian hilir. Salah satu masalah yang dihadapi adalah persoalan infrastruktur angkutan batu bara. Banyak kejadian miris akibat angkutan batu bara yang berdampak pada masyarakat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, polusi udara, jalan umum yang rusak parah, dan sebagainya.
Sengkarut angkutan batu bara ini mulai menggerakan kesadaran perlunya jalur hauling atau jalur khusus angkutan batu bara. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah PT Titan Infra Energy yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan ini juga mengoperasikan jalur hauling atau jalur angkutan batu bara sepanjang 113 kilometer, yang dimulai dari tiga kabupaten, yakni Lahat, Muara Enim, dan Pali. Jalan hauling ini berujung di terminal coal yang berlokasi di Pali.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kini mulai menegakkan aturan penggunaan jalan umum sebagai jalur pengiriman batu bara sesuai dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Hal ini disambut baik oleh PT Titan Infra Energy.
Menurut Direktur Operasional PT Titan Infra Energy, Suryo Suwignjo, masalah sosial akibat angkutan batubara ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah. Pelarangan jalan umum daerah maupun nasional untuk dijadikan jalur angkutan batu bara memang telah diterbitkan oleh pemerintah, namun tidak semua daerah penghasil batubara siap dengan aturan ini.
Saat ini ada dua moda angkut batu bara di Sumatera Selatan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, yakni jalur kereta api yang dioperasikan PT KAI, yang banyak digunakan PT Bukit Asam Tbk, dan dua jalur hauling yang dioperasikan Titan Infra Energy dan PT Musi Mitra Jaya di wilayah Musi Banyuasin dan sekitarnya, sepanjang 133 kilometer.
Data di Dinas ESDM Provinsi Sumetara Selatan menunjukkan data cadangan batu bara di provinsi tersebut mencapai 22,2 miliar ton. Sedangkan jumlah IUP produksi sebanyak 129. Pemprov menargetkan produksi batu bara tahun ini mencapai 60 juta ton, naik 10 juta ton dari tahun lalu.
Tantangan dalam menjalankan bisnis batu bara di Indonesia memang cukup besar, terutama dalam hal angkutan. Namun, dengan kesadaran akan perlunya jalur hauling atau jalur khusus angkutan batu bara, diharapkan dapat membantu mengurangi berbagai masalah yang terkait dengan angkutan batu bara tersebut.
Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait penggunaan jalan umum sebagai jalur angkutan batu bara. Hal ini tentunya diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan angkutan batu bara, seperti kecelakaan lalu lintas, polusi udara, jalan umum yang rusak parah, dan sebagainya.
Namun demikian, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan aturan terkait dengan penggunaan jalan umum sebagai jalur angkutan batu bara, masih banyak daerah penghasil batu bara yang belum siap dengan aturan ini. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan tambang dalam mencari solusi terbaik yang dapat membantu mengurangi berbagai masalah yang terkait dengan angkutan batu bara tersebut.
