TERSIAR KABAR, akhir-akhir pengelola kafe lebih suka memperdengarkan kicau burung dan suara alam kepada pengunjung, daripada memutar musik beroyalti.
Pemerintah telah mewajibkan tempat komersial membayar royalti untuk pemutaran lagu. Itu membuat pihak kafe cemas.
Polemik antara Once Mekel dan Ahmad Dhani, serta kasus-kasus pelanggaran hak cipta oleh pemegang lisensi Mie Gacoan Bali, Agnes Monica, dan Vidi Aldiano menguatkan keengganan itu.
Nilai dibayar tersebut akan terasa berat bila diletakkan dalam situasi penjualan yang kian merosot, seiring dengan peningkatan persaingan di bisnis serupa dan penurunan daya beli masyarakat.
Restoran dan kafe membayar royalti pencipta Rp60.000 per kursi per tahun; royalti terkait Rp60.000 per kursi per tahun (kompas.com).
Pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif. LMKN merupakan payung dari LMK Ada dua jenis LMK: LMK Pencipta dan LMK Pemilik Hak Terkait (kompas.id).
Seperempat abad lalu saya mengelola sebuah kafe dengan 250 seating capacity. Tempat tersebut dilengkapi dengan iringan musik.
Pada waktu itu sudah ada pungutan royalti. Dibayar setiap tahun kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Terinformasi, yayasan ini mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, sesuai kuasa dari pencipta lagu yang menjadi anggotanya (sumber).
Kalau tidak salah, saya membayar setidaknya Rp6.000.000 per tahun atau Rp24.000 per kursi per tahun (6 juta dibagi 250 kursi).
Jika saya menghitung dengan aturan sekarang, kafe tersebut akan membayar royalti kepada LMK sebesar: 250 kursi X (Rp60.000 + Rp60.000) = Rp30.000.000 per tahun. Tidak besar dibanding penjualan setahun.
