Ia dan PKL lainnya membayar Rp 7.000 per-hari untuk lapak berukuran tidak lebih dari 1,5 x 1,5 meter persegi. PKL mengadakan sendiri atap penahan sinar matahari berupa tenda biru. Penopangnya dari kayu reng 3x4 cm (kayu panjang yang biasanya digunakan sebagai penahan genteng rumah).
Uang tersebut disetorkan kepada sekelompok warga sipil. Tentu saja tidak ada kuitansi atau bukti pembayaran apa pun. Konon uang itu diserahkan kepada aparat yang digaji oleh Pemda setempat. Tidak terinformasi apakah diserahkan semua atau sebagian
Pada satu sisi jembatan terdapat belasan PKL serupa. Ditambah di area strategis lainnya. Belum lagi jika menghitung PKL dengan lapak lebih luas yang menyetor uang lebih banyak.Â
In sum, berapa ratus ribu bahkan juta rupiah masuk ke kantong preman dan oknum penertiban? Barangkali kelak ada orang sekolahan yang mampu menjawab fenomena tersebut.
Dengan kata lain, kelancaran penyerahan upeti menjamin kontinuitas PKL dalam menjalankan bisnisnya. Jangan salah, meskipun omzetnya kecil, penjualan kelas trotoar boleh dihitung sebagai bisnis lho.
Sebaliknya, apabila tanduk walikota keluar, PKL siap-siap menyingkirkan dagangan untuk sekian waktu. Seperti biasa, petugas akan berkilah, "siapa yang terima setoran?"
Apakah mereka keberatan?
Penjual pisang dan pedagang aksesoris di sebelahnya mengaku tidak mempermasalahkan upeti itu. Mereka senang telah memperoleh lahan untuk mencari rezeki.
Bagi pedagang pisang, modal satu sisir pisang cukup menutup ongkos sewa tempat. Bayar upeti. Penjual aksesoris (jepit rambut, bando, dan semacamnya) hanya tersenyum ketika ditanya.
Jadi, dua pedagang kaki lima, yang saya temui pada pagi menjelang siang yang panas, tidak merasa keberatan dengan adanya kutipan tidak resmi di atas.
