Mohon tunggu...
Lagi Rame!
Terima Kasih Joko Pinurbo
Timnas U23, Debutan Penakluk Raksasa
Indonesia Lolos ke Semifinal Piala Asia U23 2024
Kilau Marselino Ferdinan di Piala AFC U23
Perubahan yang Terasa dari Timnas: Mentalitas dan Kematangan!
Bagaimana Lansia Bisa Produktif?
Kamu pasti suka!
Budi Susilo
Budi Susilo Mohon Tunggu... Lainnya - Bukan Guru

Nulis yang ringan-ringan saja. Males mikir berat-berat.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Fahri dan Fadli Memperoleh Bintang Mahaputera Nararya, Kok Bisa?

12 Agustus 2020   13:45 Diperbarui: 12 Agustus 2020   13:43 239
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Wakil Ketua DPR selaku Pimpinan Sidang Fahri Hamzah (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Ilustrasi Twitter Warganet (dokpri)
Ilustrasi tata urutan peraturan perundang-undangan (dokpri)
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sumber rujukan: 1, 2, 3, 4, 5,
6. Frans Magnis Suseno. Etika Politik, Jakarta: Gramedia, 1994
7. Riswandha Imawan "Menciptakan Birokrasi yang Responsif untuk Pembangunan Martabat Manusia" dalam Sofian Efendi dkk. Membangun Martabat Manusia,.Jakarta: UGM Press, 1996.

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

bintang mahaputera nararya

jokowi

fahri hamzah

fadli zon

kpb

politik
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.