Mohon tunggu...
Sudut Kritis Budi
Sudut Kritis Budi Mohon Tunggu... Entrepreneur dan Penulis

Penulis opini hukum dan isu-isu publik. Menyuarakan kritik konstruktif berbasis hukum dan nilai keadilan. Karena negara hukum bukan sekadar jargon.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Prabowo, Satria Kumbara & Dilema Kewarganegaraan : Saatnya Hukum Memberi Ruang bagi Kemanusiaan

23 Juli 2025   08:08 Diperbarui: 23 Juli 2025   14:08 85
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
"Ilustrasi dibuat dengan bantuan AI (DALL-E, OpenAI)"

Presiden punya hak, dan lebih dari itu, punya kuasa moral, untuk menentukan nasib seseorang. Tidak semua soal hukum harus diselesaikan dengan kekerasan teks pasal. Banyak hal perlu diselesaikan dengan kearifan dan hati nurani.

Hari ini, kita tak bicara soal pelaku korupsi, teroris, atau penjahat yang kabur dari hukuman. Kita bicara tentang seorang mantan prajurit yang ingin pulang, yang ingin memperbaiki hidupnya, yang ingin menebus kekeliruannya dengan cara baik-baik.

Negara Tidak Akan Rugi, Justru Akan Diingat
Memulangkan Satria tidak akan menurunkan wibawa Indonesia. Sebaliknya, Indonesia akan dikenang sebagai negara yang memegang prinsip: "Tak ada anak bangsa yang dibiarkan hilang."
Kita pernah memulangkan TKI ilegal, buruh migran overstay, bahkan napi asing. Kenapa untuk bekas prajurit sendiri, negara tiba-tiba kaku, beku, tanpa nurani?

Kalau negara tega menutup pintu pulang bagi Satria, jangan heran kelak orang makin percaya: kewarganegaraan itu hanya soal administrasi, bukan soal rasa memiliki.  

Jangan Biarkan Hukum Membunuh Kemanusiaan
Hukum tak boleh dipisahkan dari akal sehat dan hati nurani. Negara besar bukan negara yang tegas menegakkan pasal, tapi negara yang tahu kapan aturan perlu memberi ruang bagi kemanusiaan. 

Kewarganegaraan memang bisa hilang, tapi hak anak bangsa untuk pulang, untuk memohon ampun tidak boleh hilang. Itu prinsip kemanusiaan, bukan politik. Itu esensi negara, bukan birokrasi. 

Kita tak boleh lupa, hukum bukan sekadar teks pasal. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.Bahwa manusia bukan hanya diukur dari kesalahannya, tapi dari keinginan memperbaiki diri.

Penutup: Prabowo Harus Memilih, Sejarah Akan Mencatat
Presiden Prabowo Subianto hari ini sedang diuji sejarah:
Apakah ia akan dikenal sebagai presiden yang tegas tapi berhati dingin?
Atau sebagai presiden yang tegas, tapi tetap memberi ruang bagi anak bangsa yang ingin pulang?

Satria Kumbara bukan siapa-siapa. Tapi dalam diri orang kecil seperti dia, sejarah bangsa ini diuji: apakah kita bangsa yang membuang, atau bangsa yang memeluk kembali.

Hukum memang harus ditegakkan. Tapi negara yang besar selalu tahu kapan hukum harus memberi jalan bagi kemanusiaan.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun