Merit system atau meritokrasi merupakan sebuah aspek penting dalam berlangsungnya sebuah pemerintahan yang berdasarkan good governance. Profesionalitas merupakan salah satu indikator good governance, sehingga jika berbicara tentang birokrasi yang profesional maka artinya kita tidak boleh luput dari mesin penggerak birokrasi tersebut, yaitu aparatur.
Sebagai sebuah sistem, birokrasi terdiri dari berbagai sub-sub sistem yang diisi oleh aparatur yang bekerja dalam bidangnya masing-masing. Bekerja saja tidak cukup tentunya, seorang aparatur haruslah berkompetensi sesuai dengan posisinya di birokrasi.
Jika kita berpegang pada UU No 5 Tahun 2014, maka wajib dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas profesionalitas. Maka untuk mewujudkan asas ini, dihadirkanlah sistem rekrutmen yang ketat supaya calon-calon aparatur yang nanti akan menduduki birokrasi dapat menjamin asas profesionalitas ini dan tidak hanya asal bekerja.
Merit system ini penting bukan tanpa alasan. Sebuah birokrasi merupakan wajah dari sebuah pemerintahan, maka birokrasi yang baik merupakan sebuah keharusan khususnya dalam mewujudkan good governance. Negara kita sendiri sebagian besar birokrasinya belum menerapkan sistem merit, ini membuat banyak birokrasi kurang dalam kualitas dan malah banyak keluhan dari masyarakat, tidak ada prinsip "Asal masyarakat puas" yang ada hanya "Asal bapak senang".
Namun walaupun birokrasi yang menerapkan sistem merit ini cukup langka, Indonesia pernah punya birokrasi berkualitas yang menerapkan meritokrasi yaitu pemerintahan daerah DKI Jakarta di era kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama, para birokrat yang duduk merupakan seorang yang profesional dan harus mengemban tugas berat dalam birokrasi karena mereka tidak hanya bekerja melainkan menjamin asas profesionalitas.
Namun pekerjaan para birokrat ini tidak akan sia-sia karena dalam meritokrasi seorang birokrat diberi award yang sesuai kinerjanya, sehingga tidak hanya masyarakat yang puas dengan hasil kerja birokrasi namun birokrat juga merasakan kepuasan atas penghargaan terhadap hasil kerja mereka.
Sehingga harapan masyarakat semua pastinya adalah terwujudnya sebuah merit system yang merata supaya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dapat membaik dan asas profesionalitas dapat terpenuhi guna mewujudkan good governance.
