Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali  mengeluarkan tuduhan bahwa ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN),  Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)  serentak 2018.
Tuduhan itu menurut SBY berdasarkan laporan yang diterimanya dari  berbagai daerah. Tanpa mengajukan bukti yang kuat, dirinya sangat yakin  bahwa ketiga lembaga negara tersebut tidak netral.
Tuduhan SBY ini bisa jadi sangat politis, mengingat dirinya kini adalah  ketua umum partai yang ikut dalam konstestasi politik. Apa yang  diungkapkannya itu bisa jadi hanya upaya memperkeruh situasi politik  menjelang pencoblosan Pilkada.
Tak hanya itu, dengan adanya tuduhan, SBY itu diduga kuat tengah  memainkan jurus ampuhnya, yaitu merasa menjadi korban. Itu dilakukan  untuk mengadu domba dan menyudutkan pemerintah.
Hal tersebut tentunya sangat tidak bijak dinyatakan seorang mantan  Presiden. Seharusnya bila memang pihaknya mengetahui ada pelanggaran,  maka dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bukan justru diumbar dengan  melempar bola panas seperti ini. Itu sama saja dia menjadikan tuduhan  tersebut sebagai komoditas politik.
Di sisi lain, bisa jadi segala tuduhan itu karena SBY sebagai ketua umum  Partai Demokrat sangat khawatir mengenai hasil Pilkada mendatang.  Tuduhan itu bisa jadi indikator kepanikannya karena calon yang  diusungnya tidak memiliki posisi yang cukup baik.
Sehingga perlu mencari kambing hitam dengan menebar tuduhan tak berdasar  demi memperoleh keuntungan politik. Itulah watak oportunis-pragmatis  yang sedang dimainkan.
Kita sebaiknya kritis dan waspada atas segala upaya yang hendak merusak  kondusifitas masyarakat dalam Pilkada serentak. Semua ini agar persatuan  dan kesatuan bangsa dan negara tetap terjaga, tanpa ancaman kepentingan  politik sempit.
